jpnn.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengingatkan pemerintah bahwa agama wajib ada dalam peta jalan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dia menyatakan bila peran agama tidak dimasukkan dalam visi pendidikan nasional, maka kebijakan tersebut harus dikoreksi karena tidak sesuai dengan visi ketuhanan.
Saya terima kasih kepada fraksi yang sudah menyuarakan (sikap) ini," kata Syaikhu saat menyampaikan pidato politik pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS 2021 di Jakarta, Kamis (18/3).
Syaikhu mengatakan bahwa rakyat Indonesia merupakan bangsa yang religius sehingga peran agama senantiasa ada dalam kehidupan sehari-hari.
Oleh karena itu, jika peta jalan pendidikan nasional tidak memasukkan peran agama dalam pembangunan negeri ini, maka itu adalah tindakan yang mengkhianati visi ketuhanan," terang Syaikhu.
Kritik yang disampaikan Syaikhu itu merujuk pada draf atau rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional(PJPN) 2020-2035 yang disusun oleh Kemendikbu tahun lalu.
Draf PJPN yang belum final itu tidak menyebutkan secara eksplisit kata "agama" pada bab Visi Pendidikan Indonesia 2035.
Dalam draf itu, visi pendidikan nasional adalah "membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila".
Hilangnya kata "agama" dalam dokumen itu disambut kritik dari sejumlah organisasi masyarakat dan partai politik, beberapa di antaranya Muhammadiyah dan PKS.
Namun, Mendikbud Nadiem Anwar Makariem pada rapat dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI bulan ini mengatakan status PJPN masih berupa rancangan yang belum final dan akan terus disempurnakan.
No comments:
Post a Comment