Impor Beras Ditolak Petani hingga DPR, PKS: Kenapa Pemerintah Tetap Ngotot?

  

PIKIRAN RAKYAT - Rencana pemerintah untuk melakukan impor beras telah menuai banyak pertentangan dari sejumlah pihak.

Tak hanya petani yang lantang menolak rencana tersebut, akademisi hingga DPR juga menolak dilakukannya impor beras.

Alasan pemerintah untuk impor beras tersebut tentu tidak masuk akal, terlebih di bulan Februari ini telah memasuki masa panen raya.

Tak hanya itu saja, impor beras tersebut juga bertentangan dengan apa yang disuarakan oleh Presiden Jokowi yang mengajak untuk membenci produk asing.

Terkait hal ini, Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono menyatakan bahwa sejak awal pemerintah memang kelihatan ingin impor beras.

"Kenapa keputusan impor ini dibuat bulan Januari dan pemerintah sudah tau kalau panen raya akan mulai bulan Februari? Dari awal memang kelihatan bahwa pemerintah ingin impor beras 1 juta ton?" tanya Riyono.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi mencapai 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2020, naik tipis 0,08 persen atau 45.170 ton dari produksi pada 2019 yang sebesar 54,60 juta ton.

Jika dikonversikan menjadi beras, maka sepanjang 2020 produksi beras mencapai 31,33 juta ton. Realisasi ini naik tipis 0,07 persen atau 21.460 ton dari produksi beras di 2019 yang sebesar 31,31 juta ton.

Peningkatan produksi akan bisa naik di 2021. BPS mencatat potensi produksi padi dalam negeri selama Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 25,37 juta ton gabah kering giling (GKG).

"Data diatas memberikan gambaran bahwa petanikita berdaya dan mampu sediakan kebutuhan dalam negeri, anehnya pemerintah malah akan impor. Penolakan petani di Jatim, Jateng dan berbagai daerah tidak didengarkan oleh pemerintah?" tanya Riyono kembali.

Bahkan akademisi seperti Rektor IPB juga menyatakan menolak impor beras dengan alasan bahwa produksi beras dalam negeri aman. Karena begitu impor terjadi dampaknya akan sangat serius terhadap harga dan itu akan merugikan petani.

Dia mengatakan bahwa seharusnya menghargai petani yang sudah bersusah payah, berjerih payah dan bekerja keras untuk memberikan kepada kita suplai pangan yang cukup.

Komisi IV DPR RI juga menyatakan menolak impor beras dalam RDP pada senin 15 Maret 2021 dengan Bulog, PT Garam dan Kementan dan stakeholder yang lain.

"Kalau petani sebagai pelaku utama menolak impor beras, DPR juga sudah menolak serta kalangan profesional akademis menolak impor beras kenapa pemerintah tetap ngotot impor? Ada apa ini? Aneh dan sangat merugikan bangsa ini," tutup Riyono dikutip laman resmi PKS.***