Jakarta – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdurrahman Suhaimi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menjamin keamanan vaksin covid-19 yang sudah tiba di Indonesia ini.
Menurut Suhaimi, keamanan dari vaksin tersebut harus sudah disetujui oleh lembaga-lembaga terkait, misalnya dari para ahli dan pakar kesehatan, kemudian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dari sisi kesehatan dan aman untuk dikonsumsi, dan juga Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) ada jaminan kehalalan produk tersebut.
“Sebaiknya Pemprov DKI fokus pada hal keamanan, kesehatan dan kehalalan vaksin, bukan menakut-nakuti warganya dengan denda tinggi yang tertuang di Perda Nomor 2/2020 tentang Penanggulangan Covid-19 yang saat ini ramai beredar di masyarakat,” tegas Suhaimi.
Selain itu, masih menurut salah satu wakil rakyat peraih suara terbanyak di DKI Jakarta ini menambahkan, sosialisasi terhadap aturan teknisnya harus lebih gencar disampaikan dengan baik dan jelas, sehingga masyarakat ibukota pasti akan berbondong-bondong meminta untuk divaksin seperti vaksin-vaksin sebelumnya.
“Jika ditakut-takuti dengan denda tinggi, masyarakat jadi menurun imunitasnya, dan mengakibatkan stres, ini bukan hanya memperbesar penyebaran virus covid 19 tapi juga membuat masyarakat menolak, padahal ini untuk kesehatan bersama,” ujarnya.
Diketahui, seperti yang dilansir di beberapa media online, Kamis (31/12/2020) lalu, vaksin corona Sinovac tahap kedua tiba di Indonesia sebanyak 1,8 juta dosis. Jumlah dosis yang sudah ada di Indonesia kini berjumlah 3 juta dosis vaksin. Vaksin Corona Sinovac batch kedua ini tiba di Indonesia sekitar pukul 11.50 WIB dan berhenti pukul 11.57 WIB di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dengan datangnya vaksin batch kedua ini, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan kemungkinan bisa memulai vaksinasi di bulan Januari 2021 mendatang.
No comments:
Post a Comment