Pro-Kontra Bantuan Hukum ke HRS, PKS: Pemerintah Wajib Lindungi WNI

  

Perdebatan antara Menko Polhukam Mahfud Md dan Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zondi media sosial terkait bantuan hukum terhadap Habib Rizieq Syihab (HRS) menjadi sorotan. Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai kepulangan HRS tidak perlu dijadikan polemik agar suasana politik tetap kondusif.

"Rencana kepulangan Habib Rizieq Syihab (HRS) sebaiknya tidak dipolemikkan agar suasana politik tetap kondusif. Sebagai warga negara yang merdeka adalah hak beliau untuk kembali ke Indonesia," ujar Jazuli kepada wartawan, Sabtu (7/11/2020).

Anggota Komisi I DPR RI ini menilai pemerintah wajib untuk melindungi hak WNI sesuai amanat konstitusi. Jazuli mengatakan perlindungan WNI harus diberikan, baik WNI tersebut meminta atau pun tidak.

"Sebaliknya pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak setiap warga negara baik diminta atau tidak--sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan," ujar Jazuli.

Jazuli juga mendesak semua pihak untuk tetap menahan diri sehingga tidak menyulut polemik terkait kepulangan HRS. Lebih lanjut, ia meminta publik agar dapat menyambut HRS kembali ke Tanah Air.

"Semua pihak sebaiknya menahan diri dari komentar yang menyulut polemik seputar kepulangan HRS. Kalaupun perlu komentar yang menyejukkan saja," ujar Jazuli.

"Kita sambut beliau kembali ke tanah air, ahlan wa sahlan wa marhaban. Sambari kita tunggu kiprah konstruktif beliau bagi umat, bagi rakyat, dan bagi bangsa sekembalinya ke Tanah Air," imbuhnya.

Selanjutnya, soal polemik bantuan hukum untuk Habib Rizieq yang dibahas Fadli Zon dan Mahfud Md:

Diberitakan sebelumnya, Fadli Zon mengkritik apa yang disebut sebagai ketidakadilan pemerintah RI terhadap Rizieq di Saudi. Bentuknya adalah tidak diberikannya bantuan hukum oleh pemerintah RI ke Rizieq, tidak seperti yang diberikan ke Reynhard Sinaga di Inggris.

"Reynhard di Inggris yang jelas-jelas super kriminal dan memalukan Indonesia diberi bantuan hukum. Habib Rizieq Shihab (HRS) di Saudi Arabia malah dipojokkan pernyataan-pernyataan Menko @mohmahfudmd n Dubes RI di Saudi. Sungguh tak adil n ironis. Selamat datang HRS! #AhlanWaSahlanIBHRS @Menlu_RI," tulis Fadli Zon di akun Twitter-nya, @fadlizon, Jumat (6/11/2020) pagi.

Mahfud Md kemudian membalas cuitan Fadli di Twitter. Ia pun mencantumkan video Rizieq yang menyatakan tidak mau bantuan pemerintah.

"Pak Fadli Zon, awal2 saya jadi menkopolhukam sy sdh mencoba menghubungi teman2 yg dekat dgn Rizieq. Maksud sy akan membantu jika diperlukan. Tapi sy dikirimi video sumpah bhw dia tak mau bantuan pemerintah. Coba lihat ini. Bgmn kalau kita mau membantu tapi ditolak? Kok salah trs?" cuit Mahfud Md, Jumat (6/11/2020) malam hari.

Video yang diunggah Mahfud merespons cuitan Fadli itu berdurasi 18 detik. Video itu berisi pernyataan Habib Rizieq yang bersumpah tidak akan meminta bantuan pemerintah RI untuk balik ke Indonesia. Video itu juga disertai tulisan 'Tidak butuh bantuan pemerintah RI'.

"Demi Allah saya bersumpah, saya tidak akan meminta bantuan rezim zalim Indonesia, apalagi mengemis kepada rezim zalim Indonesia untuk cabut cekal saya di Saudi Arabia," ujar Habib Rizieq dalam video yang diunggah @mohmahfudmd seperti dilihat, Jumat (6/11).