JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) DPRD DKI Jakarta mengkritik perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020 untuk sejumlah proyek infrastruktur di masa pandemi Covid-19.
Nasrullah sebagai penyampai pandangan Fraksi PKS dalam rapat penyampaian pandangan fraksi-fraksi atas perubahan APBD 2020 mengatakan, anggaranperubahan dinilai lebih fokus pada bidang infrastruktur.
"Pemulihan ekonomi agar tidak terlalu berat pada bidang infrastruktur, apalagi yang tidak menjadi prioritas dan bukan dalam rangka mengatasi permasalahan kronis Jakarta," kata Nasrullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11/2020).
Dia mengatakan, alokasi anggaran ke bidang infrastruktur tidak langsung menyentuh persoalan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
"Fraksi PKS meminta agar belanja yang tidak mendesak seperti pembelian gedung tua atau yang sejenisnya bisa ditunda dulu," kata Nasrullah.
PKS mengusulkan agar anggaran lebih difokuskan kepada program pembinaan dan pemberdayaan usaha
Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar roda perekonomian di masa pandemi bisa membaik.
Program kegiatan SKPD dan BUMD yang dinilai perlu melibatkan UMKM di Jakarta dan bisa membuat laju pertumbuhan ekonomi semakin baik di masa pandemi agar diutamakan.
"Program ekonomi yang masuk dalam kegiatan strategis daerah harus dipastikan berjalan dan memberikan dampak yang nyata," kata Nasrullah.
Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar roda perekonomian di masa pandemi bisa membaik.
Program kegiatan SKPD dan BUMD yang dinilai perlu melibatkan UMKM di Jakarta dan bisa membuat laju pertumbuhan ekonomi semakin baik di masa pandemi agar diutamakan.
"Program ekonomi yang masuk dalam kegiatan strategis daerah harus dipastikan berjalan dan memberikan dampak yang nyata," kata Nasrullah.
No comments:
Post a Comment