PKS mengkritik Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian terkait ajakan kepada masyarakat untuk mem-bully calon kepala daerah yang menimbulkan kerumunanan saat kampanye. Menurut PKS, ajakan itu tidak efektif untuk mencegah kerumunanan.
"Ajakan mem-bully tidak efektif untuk mencegah kerumunan," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera kepada wartawan, Rabu (26/8/2020).
Mardani mengatakan meskipun niat Tito itu baik agar Pilkada 2020 nanti tak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Tapi, kata Mardani, peraturan KPU justru membolehkan kampanye langsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Niat Mendagri baik agar Pilkada Desember 2020 tidak jadi klaster baru COVID-19. Tapi Peraturan KPU membolehkan sekali untuk Pilkada kabupaten/kota dan dua kali untuk Pilkada provinsi dengan jumlah kehadiran maksimal 50% dari kapasitas dan menerapkan protokol COVID-19 dengan ketat," ucap Mardani.
Menurut Mardani, alangkah baiknya Mendagri Tito membantu KPU dalam pelaksanaan Pilkada 2020 agar protokol kesehatan COVID-19 dapat dilakukan secara ketat. Karena, kata dia, Kemendagri sebagai pembina kepala daerah memiliki kewenangan moral dan administratif untuk mengarahkan para kepala daerah agar masyarakat disiplin menjalankan protokol tersebut.
"Di Korea 2 kementerian yang dapat porsi utama: Kementerian Kesehatan untuk memperkuat infrastruktur hingga tingkat desa dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendisiplikan masyarakat. Keduanya jadi kunci sukses," katanya.
Seperti diketahui, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar calon kepala daerah tidak menciptakan keramaian saat kampanye jelang Pilkada 2020. Tito mengajak masyarakat mem-bully calon kepala daerah yang menciptakan keramaian di tengah pandemi Corona ini.
"Kalau ada calon kepala daerah yang masih buat keramaian, kerumunan, bully saja. Gimana mau jadi pemimpin kalau tidak bisa atur pendukungnya. Bagaimana mau kendalikan COVID kalau sudah terpilih nanti," kata Tito usai Rakor kesiapan Pilkada serentak 2020 dan pengarahan kepada Satgas Covid-19 di Padang, Sumatera Barat, Rabu (26/8) dini hari.
Menurut Tito, bully akan menjadi sanksi sosial terhadap calon kepala daerah yang masih menciptakan kerumunan selama proses Pilkada. Tito juga meminta agar seluruh calon kepala daerah memberikan gagasan pengendalian Corona saat kampanye.
"Pilkada serentak ini harus jadi momentum perlawanan terhadap pandemi virus Corona, para kandidat atau pasangan calon harus berlomba-lomba memberikan gagasan pengendalian COVID dan mengatasi dampak sosial ekonomi yang timbul," katanya.
Tito juga mengingatkan selama tahapan Pilkada berlangsung, tidak ada kandidat yang melakukan kampanye atau rapat terbuka yang menimbulkan kerumunan. Para kandidat harus dapat mengerahkan timses dan pendukung untuk memberi edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan agar tidak menjadi korban Corona.
No comments:
Post a Comment