43 Sumur Resapan di Jakarta Pusat Rusak karena Beban Kendaraan

  

AKURAT.CO - Sebanyak 43 titik sumur resapan di Kecamatan Gambir dan Kecamatan Menteng dilakukan perbaikan oleh Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Pusat. 

Kasudin SDA Jakarta Pusat Mustajab mengatakan, kerusakan sumur resapan itu diakibatkan karena jalan yang tidak bisa menahan beban kendaraan 

"Kerusakan (sumur resapan) itu, karena terlalu dalam level sama jalan. Ada yang terlalu nongol dan pecah serta retak karena terkena beban mobil," kata Mustajab, Selasa, 8 Februari. 

Oleh karena itu, perbaikan dilakukan agar sumur resapan dapat bekerja maksimal untuk memangkas debit air hujan. Dia menjelaskan, perbaikan dilakukan dengan menambahkan rangka besi sebagai tulang penutup atau pelindung beton sumur resapan. 

"Kita sudah rekomendasikan pembesian ini untuk tutup, itu untuk menopang beban mobil sampai 20 ton. (perbaikan) Tutupnya ditambah besi karena di jalan itu mobil jenisnya tidak tahu kita, kadang truk (yang melintas)," ujarnya. 

Perbaikan sumur resapan akan terus dilakukan hingga 30 persen dari total 1.524 sumur resapan di Jakarta Pusat yang dibangun Dinas SDA DKI Jakarta. 

"Target ada 400 titik sumur resapan yang rusak untuk dilakukan perbaikan. Saat ini, perbaikan baru dimulai di 2023. Karena tahun lalu masih masa pemeliharaan oleh pihak ketiga dan setelah sudah habis, pemeliharaan diserahkan ke kita," katanya

"Sementara pembangunan sumur resapan dilaksanakan oleh Dinas SDA, operasionalnya kita. Jadi kalau ada rusak itu kita perbaiki," lanjutnya

Mustajab memperkirakan, biaya perbaikan per satu sumur resapan yang rusak mencapai Rp 3 sampai 5 juta. Sedangkan untuk pengadaan materialnya akan dilakukan secara lelang 

"Materialnya kita lakukan pelelangan," ucapnya.

Dewan PKS Minta Dinkes DKI Lakukan Investigasi dan Mitigasi Kasus Gagal Ginjal Akut Anak

  

Jakarta – Temuan Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak di Jakarta mendapatkan banyak sorotan dari berbagai pihak, termasuk Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sholikhah.

“Dinas Kesehatan (Dinkes) harus segera lakukan investigasi dan mitigasi terhadap temuan baru kasus ini,” kata Politisi Perempuan PKS yang duduk di Komisi Kesehatan DPRD DKI Jakarta ini.

“Kemudian, apakah kasusnya sama dengan yang sebelumnya, atau berbeda, kalau memang itu disebabkan oleh konsumsi obat sirup seperti yang dirilis Kemenkes RI, maka harus segera ditarik jenis obat sirup tersebut dari toko obat dan apotik di Jakarta, sampai situasi betul-betul terkendali,” sambungnya, Selasa (7/2/2023).

Sholikah mengatakan, Pemprov DKI harus melakukan langkah-langkah cepat agar jangan sampai kasus bertambah banyak.

“Cukup sudah banyak orang tua yang kehilangan nyawa balita kesayangannya akibat gagal ginjal anak, seperti yang terjadi beberapa bulan lalu,” kata Sholikhah prihatin.

“Kemudian, RSUD besar harus disiagakan untuk menampung jika ada temuan korban gagal ginjal akut lagi,” pinta Sholikhah.

Terkait dengan anggaran untuk menghadapi kasus ini, Sholikhah menjelaskan, APBD Jakarta tahun 2023 untuk bidang Kesehatan mencapai 11,06 triliun. Anggaran untuk Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi mencapai 14,1 miliar.

“Anggaran untuk pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) mencapai 7,25 miliar, ini artinya anggaran tersedia jika diperlukan,” jelasnya.

Diketahui, pada kasus yang terjadi di Oktober-November, secara total ada 324 kasus balita terkena Gagal Ginjal Akut  dengan 200 diantaranya meninggal, sementara di Jakarta total ada 154 kasus dengan korban meninggal 70 balita.

Dinas Bina Marga DKI Akan Bangun JPO Umum di Dekat Skywalk Kebayoran Lama yang Berbayar

 

 TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Bina Marga DKI Jakarta merancang pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di dekat Skywalk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, karena fasilitas yang baru diresmikan itu bukan untuk jalur penyeberangan umum.

JPO dibangun tahun ini di sekitar skywalk," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 7 Februarai 2023.

Rencananya, lanjut dia, JPO dibangun di dekat Halte TransJakarta Pasar Kebayoran Lama Koridor Delapan yang berjarak sekitar 180 meter dari Skywalk Kebayoran Lama.

Namun, Hari belum memberikan rincian waktu pembangunan JPO termasuk alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas tambahan itu.

Ia hanya menjelaskan JPO itu nantinya diperuntukkan bagi masyarakat yang melintas, tidak untuk menumpangi angkutan umum.

Skywalk Kebayoran Lama tidak seperti JPO Phinisi

Dia menjelaskan, JPO sepanjang 450 meter itu tidak seperti JPO Phinisi yang gratis atau masyarakat bebas melintasinya.

JPO ini diperuntukkan bagi pengguna jasa angkutan umum untuk memudahkan mobilitas mereka menggunakan moda transportasi TransJakarta dan Stasiun KAI Kebayoran Lama.

"Prinsipnya yang melintas skywalk itu untuk memudahkan para penumpang dari tiga moda transportasi, yang dulu harus jalan kaki di bawah yang padat dan ramai sekarang sudah nyaman," katanya.

Lewat Skywalk Kebayoran Lama harus bayar Rp 3.500

Mengingat Skywalk Kebayoran Lama itu bukan jalur penyeberangan umum, maka bagi masyarakat bukan penumpang angkutan umum, tidak bebas melintasinya namun mereka dikenakan biaya sebesar Rp3.500 menggunakan uang elektronik.

Masyarakat tetap dikenakan biaya Rp3.500 ketika menggunakan skywalk itu saat hendak menuju Stasiun KAI Kebayoran Lama melalui Halte TransJakarta Koridor Delapan.

Namun, pengenaan biaya tersebut tidak disosialisasikan luas kepada masyarakat bahkan sejak peresmian pada Jumat, 27 Januari 2023.

Tak naik Transjakarta lewat Skywalk Kebayoran Lama bayar Rp 3.500

Sebelumnya, seorang pengguna transportasi umum, Putri mengeluhkan fasilitas yang baru diresmikan itu ternyata dikenakan biaya tanpa ada pemberitahuan.

“Hari Kamis minggu lalu belum ada gerbang pembayaran tapi mulai hari ini dikenakan biaya dan itu tanpa pemberitahuan,” kata wanita asal Depok itu.

Putri berangkat kerja dari Kebayoran melalui Stasiun KAI Kebayoran Lama dan turun di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Untuk menuju stasiun, ia menggunakan Skywalk Kebayoran Lama tersebut yang saat ini harus melalui Halte TransJakarta Koridor Delapan.

"Saya kan tidak naik TransJakarta, hanya mau melintasi skywalk dari arah Koridor Delapan TransJakarta menuju Stasiun KA, tapi dipotong Rp3.500," katanya.

Apabila menggunakan jalur bawah untuk ke Stasiun KAI, kata dia, harus menyeberang jalan yang padat lalu lintas dengan kontur jalan yang menikung.

Fasilitas penghubung itu diresmikan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono pada Jumat, 27 Januari 2023 setelah dibangun mulai Maret-November 2022 yang menelan anggaran Rp52 miliar bersumber dari APBD 2022.

Skywalk Kebayoran Lamamenghubungkan tiga jalur transportasi yakni Koridor 13 di Halte Velbak, Koridor Delapan yakni Halte Pasar Kebayoran Lama dan Stasiun KAI Kebayoran Lama.

PKS Protes: Ini Negara Muslim Terbesar, Jilbab Kok Dilarang?

  

Warta Ekonomi, Jakarta - Anggota Majelis Syura PKS, Tifatul Sembiring, menyentil Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, terkait pelarangan jilbab.

Hal itu disampaikan eks Menteri Komunikasi dan Informatika ini setelah ada teguran dari Wakil Presiden Maruf Amin. Tifatul mengaku heran, kenapa ada pelarangan jilbab di Indonesia. Padahal, Indonesia negara muslim terbesar.

Ini negara muslim terbesar, jilbab kok dilarang?" ujar Tifatul Sembiring, melalui cuitannya di Twitter, Senin (6/2/2023).

Dia mengkritisi pernyataan Irfan Setiaputra yang mengaku akan mengaji ulang adanya larangan itu. Kalau memang ingin dikaji dengan baik, menurutnya, jelas tidak akan ada pelarangan.

"Jilbab kok dikaji lagi. Kalau 'ngaji' beneran mah, pasti nggak melarang orang pakai jilbab. Maskapai negara lain, pramugarinya ada yg pakai jilbab. Biasa saja," ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, pihak Garuda Indonesia saat ini mengaku terus berdiskusi secara intensif soal pelarangan jilbab yang dilakukan maskapainya.

Secara prinsip, menurutnya, tidak ada larangan. Kajian komprehensif saat ini dibutuhkan untuk menyesuaikan kebijakan atribut seragam pramugari.

Dinas Bina Marga DKI lanjutkan pelebaran akses JIS

 

 Jakarta (ANTARA) - Dinas Bina Marga DKI Jakarta membangun trotoar untuk halte kendaraan umum maupun pejalan kaki di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagai bagian dari kelanjutan proyek pelebaran akses Jakarta International Stadium (JIS).

"Pembangunan akses jalan di JIS terdiri dari beberapa pekerjaan. Salah satunya yang sudah diselesaikan pelebaran Jalan Sunter Permai," kata Sub Koordinator Urusan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga DKI Jakarta Ricky Janus kepada wartawan di Jakarta Utara, Senin.

Ricky mengatakan, pekerjaan Jalan Sunter Permai yang telah selesai dikerjakan meliputi konstruksi jalan dan pekerjaan konstruksi saluran.

Kini, radius tampung usai Jalan Sunter Permai setelah pelebaran mencapai empat kendaraan, lebih lebar dari sebelumnya yang hanya dua kendaraan.

Selanjutnya, pada 2023 akan dilaksanakan pekerjaan fasilitas trotoar untuk halte kendaraan umum dan pejalan kaki. Penyelesaian fasilitas tersebut ditargetkan pada tahun ini.

Selain itu, Ricky menjelaskan tentang rencana Ramp Papanggo. Ramp Papanggo merupakan akses penghubung dari Tol Dalam Kota tepatnya di KM 15 Ancol menuju JIS dan sebaliknya.

Dalam jangka pendek, saat ini dibangun melintasi depan sisi timur Waduk Cincin, Jalan Bisma, Perumahan Sunter Taman Agung, lalu ke Jalan Sunter Permai Raya. Adapun untuk rencana pembangunan jangka panjang akan melalui Jalan Bisma Raya.

Menurut Ricky, nantinya dengan melintasi ramp tersebut, kendaraan bisa melalui Jalan Danau Bisma untuk mencapai ke JIS.

"Artinya nanti ketika selesai pembangunan trotoar ini sekaligus menata ruang-ruang di samping JIS itu sehingga nanti akan rapi," kata Ricky.

PKS Desak Pemerintah Segera Tangani Kasus Diabetes Anak

 

  Terkait terjadinya 70 kali kasus diabetes anak yang terjadi hingga tahun 2023, pemerintah didesak bergerak cepat melakukan berbagai upaya. Tujuannya, untuk menekan terjadinya kasus tersebut.

Desakan itu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, Minggu (5/2). 

Menurut Netty, Rilis Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) soal meningkatnya kasus diabetes pada anak harus menjadi alarm penting bagi para pemangku kebijakan. 

Netty meminta agar program kesehatan yang selama ini telah dianggarkan setiap tahunnya dijalankan secara efektif dan sesuai target sasaran.

"Program kesehatan dalam aspek promotif, preventif dan kuratif harus dimaksimalkan oleh Kemenkes ke daerah-daerah darurat diabetes anak," jelas Netty. 

Menurut Netty, dalam aspek promotif harus dimulai dengan edukasi kepada para orang tua soal pangan sehat dan kaya nutrisi. Ia tidak ingin  orang tua salah dalam memahami produk-produk makanan manis, semisal SKM baik digunakan untuk anak-anak.

Netty juga meminta pemerintah agar mengingatkan para pelaku industri di bidang konsumsi untuk taat terhadap kewajiban penyampaian informasi kandungan produk.

Ia mengingatkan kepada para Produsen untuk jujur, jelas dan transparan dalam mencantumkan kandungan bahan dalam produknya. 

Kemiskinan Menunjukkah Negara Belum Mengurus Warganya Sesuai Amanat UUD NRI 1945

  

Tingkat kemiskinan September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 (9,54%) tetapi lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 (9,71%). Hal ini menjadi sorotan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati. Ia menyampaikan pandangannya di Jakarta pada Kamis (2/2/2023).

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menegaskan bahwa kemiskinan mendapatkan perhatian secara fundamental dari negara. Pada pasal 34 Ayat 1-4 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : 1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 3) Negara bertanggung-jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Dalam UU no.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, juga disebutkan bahwa : 1) Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. 2) Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga menilai bahwa pengurangan angka kemiskinan cenderung stagnan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin pada September 2022 yaitu sebesar 26,36 juta orang atau setara dengan 9,57 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,20 juta orang atau 0,03 persen terhadap Maret 2022. Jika dibandingkan dengan September tahun 2017, jumlah penduduk miskin sebesar 26,58 juta orang setara dengan 10,12%. “Artinya perubahannya hanya sekitar 220 ribu saja, angkanya tidak terlalu signifikan,” ungkap Anis.

Anis juga menyoroti program pengentasan kemiskinan yang tidak terpusat pada satu lembaga dan tidak memiliki data yang valid. “Program pengentasan kemiskinan tidak terpusat pada satu lembaga yang setara dengan kementerian atau lembaga khusus yang langsung dipimpin oleh Presiden. Hal ini berdampak terhadap proses koordinasi dan pencapaian target pengurangan angka kemiskinan,” papar Anis. Persoalan data juga masih menjadi persoalan mendasar yang dihadapi dalam memberikan bantuan atau penyaluran program. “Masih banyak terdapat exclusion error dan inclusion error dalam data perlindungan sosial sehingga tidak tepat sasaran, ” tegasnya.

Lebih lanjut Anis menjelaskan bahwa kemiskinan didominasi oleh persoalan struktural. “Adanya struktur sosial masyarakat yang tidak memiliki akses atau mobilitas vertical untuk menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata, menjadi persoalan tersendiri,” katanya. Kelompok ini terdiri dari para petani yang tidak memiliki tanah pribadi atau petani dengan kepemilikan lahan yang kecil sehingga hasilnya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, buruh yang tidak memiliki skill atau keahlian yang dikenal dengan sebutan unskilled labour.