Ribuan Titik Jak Wifi Tidak Aktif, Dewan PKS Tegur Diskominfotik

  

Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Karyatin Subiantoro menyampaikan keluhan masyarakat terkait non-aktifnya layanan Jak Wifi di Jakarta.

Hal ini disampaikan Karyatin saat rapat kerja Komisi A bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) DKI Jakarta, Selasa (17/1/2023) di Komplek Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

“Banyak masyarakat yang mengeluhkan non-aktifnya Jak Wifi, sementara masih banyak warga yang membutuhkan,” tegas Karyatin.

Ditempat yang sama, menanggapi hal tersebut Plt Kepala Diskominfotik Yudhistira Nugraha berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Saat ini Senin (24/1/2023), Karyatin mengatakan, dirinya mendapatkan laporan, dari ribuan titik yang sempat tidak aktif, kini berangsur pulih.

“Alhamdulillah, terima kasih rekan-rekan Diskominfotik, semangat berikan layanan yang terbaik untuk warga DKI,” pungkasnya.

Suara Penolakan Warga Jakarta soal Motor Akan Kena ERP

 

Jakarta - Pembahasan regulasi pengendalian lalu lintas jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di 25 ruas jalan di DKI Jakarta, masih bergulir. Wacana ini menuai polemik, salah satunya terkait rencana pemotor yang disebut tidak kebal dengan regulasi ini.

Pantauan detikcom di TL Simpang Tomang, Jakarta Barat, Kamis (26/1/2023), pukul 10.00 WIB, terlihat tumpukan pemotor menunggu gilirannya untuk melintas. Sementara itu, tampak juga puluhan mobil berbaris memanjang ke belakang.

Salah satu pengguna jalan, Yudi (24), mengatakan telah mengetahui wacana ERP ini. Dia mengaku tak setuju dengan rencana tersebut karena dinilainya membuat semua pihak kesusahan.

"Udah gitu sistemnya apakah yakin bakalan bener? Kalau ada eror atau salah track dan malah rugi, malah bikin warga makin ribet," kata Yudi kepada detikcom di lokasi.

Yudi mengaku heran dengan tujuan sistem ERP ini. Menurutnya, lebih baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berfokus menyelesaikan pelayanan transportasi publik sebelum membahas regulasi ini.

"Kalau tujuannya supaya orang nggak pakai kendaraan pribadi, lebih baik kelarin dulu masalah transportasi umum, trotoar, untuk orang jalan ke semua tempat atau mungkin jalanan khusus sepeda atau skate di semua daerah Jakarta," ungkapnya.

"(Setelah itu), baru deh silahkan terapin itu sistem kecuali ojol atau kurir. Dengan begitu, malah selain menggunakan transportasi umum, juga membantu ojol atau opang yang ada supaya lebih banyak penggunanya," sambungnya.

Pengguna jalan lainnya yang berprofesi sebagai ojol, Royadi (35), mengatakan telah mengetahui rencana penerapan ERP dari grup perkumpulan ojol. Dia menegaskan tak setuju karena merasa telah membayar pajak dan telah mendapat potongan dari penyedia layanan.

"Ya dari tarifnya aja udah ketahuan, dari sini aja kita potongannya sudah besar, motor aja kita bayar pajak, ditambah lagi bayar (jalan), waduh, makin banyak aja pengeluaran. Jadi keberatan," ungkap Royadi.

Royadi berharap pengemudi ojol 'kebal' dari regulasi ini karena merasa harus mencari uang di jalanan.

"Harapannya, ya begitu, ojol nggak kena (regulasinya). Ibarat kata, kita cari uang di jalan, saban kali lewat situ masa harus bayar terus," tuturnya.

Sementara itu, pengguna jalan lainnya, Aditya (30), juga tak setuju rencana penerapan jalan berbayar ini. Dia menilai Pemprov DKI Jakarta perlu mengkaji ulang wacana ini.

"Ya harapannya dimatangin lagi dulu, lah kita bayar pajak juga masa mau lewat bayar lagi," kata Adit.

Kendati demikian, Adit mengatakan akan menggunakan alternatif transportasi umum jika kebijakan ini tetap diberlakukan.

"Ya paling antara komunikasi dengan kantor atau terpaksa naik kendaraan umum gitu paling," pungkas Adit.

PKS Tolak Rencana Jalan Berbayar di Jakarta: Menimbulkan Keresahan di Masyarakat

 

Merdeka.com - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tegas menolak wacana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di beberapa ruas jalan Ibu Kota. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS Ismail saat menemui massa unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Rabu (25/1) sore kemarin.

"Sikap Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta yang telah disampaikan beberapa hari lalu bahwa Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak (ERP). Mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar Fraksi PKS bisa memperjuangkan ini," ujar Ismail.

Mulanya, kehadiran Ismail di tengah-tengah massa adalah untuk menyatakan sikap dari Komisi B. Ia hadir bersama Sekretaris Komisi B Wa Ode Herlina dari Fraksi PDIP. Untuk diketahui, Ismail juga merupakan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta.

"Sebagaimana kita rasakan saat ini, sejak bergulirnya isu tentang ERP atau jalan berbayar ini, sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Komisi B DPRD DKI Jakarta segera memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan," kata Ismail.

Ismail menyebut, Komisi B tak ingin menyetujui peraturan yang dapat membebankan masyarakat. "Kami seluruh anggota komisi B, berkomitmen untuk menjadikan ini sebuah atensi dan kami segera memanggil pihak terkait," tambah Ismail.

Namun, saat menyampaikan sikap Komisi B, massa berteriak meminta pernyataan yang tegas dari Ismail terkait posisi fraksinya pada kebijakan ERP.

"Mohon maaf Bapak/Ibu, saya punya pertanyaan ini buat meyakinkan kami, supaya teman-teman dapat penjelasan. Bapak siapa namanya?" kata orator kepada Ismail.

Komisi B-Dishub Bahas Alokasi Dana Hibah ETLE

 

 Jakarta – Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Ditlantas Polda Metro Jaya.

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta ini membahas tentang alokasi dana hibah untuk Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Tahap III.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ismail mengungkapkan, pengendalian lalu lintas melalui ETLE sebagai upaya penegakkan hukum atau law enforcement berbasis IT. Maka dari itu, sistem ini perlu didukung mengingat dampaknya yang baik bagi kemajuan Kota Jakarta.

“Tinggal sekarang bagaimana dievaluasi secara berkala, sehingga nanti kita bisa menyempurnakannya. Bukan hanya secara kuantitas dan jumlah titik, kita juga melihat baik ke depannya,” katanya, Selasa (24/1).

Hal senada diutarakan Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani. Ia menilai, sistem ini harus dibuat sesuai kebutuhan. Pihaknya tidak pernah menghambat segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat dan kemajuan perekonomian Jakarta.

“Ini suatu sistem yang sangat menarik, karena sekarang sudah eranya digital. Jakarta jangan sampai kalah dengan kota besar lainnya,” ucapnya.

Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan, ETLE mempunyai banyak manfaat seperti pendataan kendaraan bermotor menjadi lebih baik, kemudian lebih efisiensi karena tidak ada penindakan secara manual.

Kemudian bisa mengurangi kemacetan (traffic) atau perdebatan antar petugas dan masyarakat. Manfaat lainnya, masyarakat lebih disiplin karena merasa di awasi 24 jam serta dapat meminimalisir kecelakaan.

“Tentu dengan kita mendorong penggunaan tilang elektronik ini, manfaatnya akan kita rasakan ke depannya. Sehingga Jakarta akan lebih tertib, aman dan nyaman,” ungkapnya.

Menurut Syafrin, permohonan anggaran hibah 2023 dari Ditlantas Polda Metro Jaya kepada Pemerintah (Pemprov) DKI Jakarta sebesar Rp 75.477.263.795. Anggaran ini untuk pengembangan ETLE Tahap III pada 70 titik di lima Kota Jakarta, penambahan 47 kamera pengecekan (checkpoint) dan 23 kamera penindak (e-police).

Pihaknya pun berharap penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPDH) segera dilaksanakan agar Ditlantas Polda Metro Jaya bisa langsung bekerja dan melakukan pemasangan ETLE.

“Sehingga di akhir 2023 sudah siap terlaksana untuk mendukung penegakan hukum lalu lintas di Jakarta,” tuturnya.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mencatat,  jumlah kendaraan di Jakarta saat kini telah mencapai 22,4 juta dengan panjang jalan sekitar 7.800 kilometer yang menyebabkan terjadinya penumpukan kendaraan. Maka itu, ETLE dinilai sangat penting diterapkan untuk ketertiban kendaraan.

Adapun penindakan dari penerapan ETLE seperti, kendaraan yang menerobos lampu merah, melanggar marka jalan, melawan arus jalan, menggunakan telepon seluler saat berkendara, tidak menggunakan sabuk pengaman, melanggar ganjil genap, kendaraan over speed, tidak memakai helm dan lainnya.

“Terima kasih bagi DPRD DKI yang telah mendukung tugas kami dalam pengadaan ETLE statis sejak 2019. Kami akan terus membawa wajah Jakarta lebih modern,” tandas Latif.

Sosok Anies Baswedan Tetap Melekat di Hati Warga DKI? Begini Respons Warga Lihat Heru Budi Saat Lakukan Blusukan

  

WE NewsWorthy, Jakarta - Terselip kejadian unik pada saat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melakukan blusukan ke daerah perkampungan nelayan di Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara.

Warga DKI Jakarta yang merupakan warga setempat pun terus memperhatikan Heru Budi yang didampingi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda DKI Jakarta Afan Ardiansyah; Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) DKI, Suharini Eliawati; petugas Dinas Sumber Daya Air (SDA), serta jajarannya yang lain.

Warga melihat Heru Budi sambil mengikuti Heru yang berjalan di sepanjang tanggul. Mereka pun terlihat cukup heboh berada di dekat Heru serta jajarannya.

Karena hal itu, petugas pengamanan bahkan sampai harus memberikan jarak antara warga dengan Heru yang sedang berbincang soal pengembangan kawasan oleh petugas Dinas SDA.

Salah satu warga bernama Neti Nurhayati (49) bahkan mengira awalnya yang datang ke kampungnya itu adalah eks Gubernur Anies Baswedan.

"Kok bukan Anies ya? Kirain tadi pak Anies," ungkap Neti diansir dari WE Online, Selasa (24/1).

Neti pun baru mengetahui pejabat yang datang bukanlah Anies setelah menjabat tangan Heru. Padahal, Heru Budi diketahui sudah dilantik sejak 17 Oktober 2022 usai jabatan Anies Baswedan berakhir pada 16 Oktober 2022.

"Iya tadi sempat salaman, eh kok bukan pak Anies," ujar Neti.

Ibu yang bekerja berjualan makanan di lokasi ini mengaku tidak mengetahui Anies sudah lengser sejak 16 Oktober lalu.

Ia pun mengaku baru tahu ternyata Heru Budi sudah menjadi Pj Gubernursementara sampai Pilkada serentak 2024nanti.

Oh ternyata sudah lengser. Saya kirain kenapa. Maklum saya nggak punya TV, jadi nggak tahu berita," pungkasnya.

PKS Sebut Peristiwa di Morowali Dampak dari Perppu Cipta Kerja

  

Jakarta-- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Bidang Ketenagakerjaan menggelar Webinar bertajuk Alarm Dampak Cipta Kerja dari Tragedi Morowali, Selasa (24/1/2023). 

Dalam Webinar tersebut, Wakil Ketua DPP PKS Bidang Ketenagakerjaan, Indra menilai peristiwa bentrokan berdarah di PT GNI merupakan dampak dari Perppu Cipta Kerja yang memudahkan masuknya tenaga kerja asing. 

"Kalau kita lihat tema hari ini pertama kita lihat dari perspektif regulasi bagi saya Ini bukan sesuatu yang mengagetkan karena kemungkinan akan ada kejadian serupa di tempat lain walaupun kita tidak berharap ada kejadian serupa, karena di hulunya sudah bermasalah," tutur Indra. 

Indra menyebut Perppu No 2 yang terkait dengan persoalan regulasi undang undang Ketenagakerjaan menjadi hulu dari masalah bentrokan yang terjadi di berbagai tempat, terakhir peristiwa bentrokan berdarah di PT GNI Morowali Utara. 

"Perppu Nomor 2 adalah bagian dari undang-undang Cipta kerja itu sendiri karena 99 persen itu sama dengan apa yang ada dalam undang-undang Cipta kerja, salah satunya adalah dipermudahnya masuknya tenaga kerja asing," sebut Indra. 

Ia menilai regulasi yang tercantum dalam Perppu No 2 menimbulkan diskriminasi antara pekerja asing dengan pekerjaan lokal terkait dengan hak-hak pekerja yang diantaranya perbedaan jumlah upah dengan jenis pekerjaan yang sama

"Persoalan regulasi yang memberikan ruang bagi perusahaan melakukan diskriminasi mengabaikan hak-hak pekerja atau mengebiri, mengeliminasi hak pekerja, misal di PT GNI ada perbedaan jumlah upah padahal jenis pekerjaannya sama, tenaga kerja kita 3 sampai 4 juta sedangkan Tenaga Kerja Asing 15 sampai 20 juta ini datang kita temukan di lapangan," tegas Indra. 

Indra menyebut PKS secara konsisten menolak dari awal terkait UU Cipta Kerja maupun Perppu Cipta Kerja, ia menegaskan PKS meminta pemerintah menerbitkan kembali Perppu untuk mencabut UU Cipta Lerja yang merugikan masyarakat. 

"Kita sejak awal dengan tegas menolak UU Cipta Lerja dari awal prosesnya, kita meminta Pemerintah menerbitkan Perppu bukan menegaskan UU Cipta Lerja, tapi justru mencabut UU Cipta Kerja," pungkasnya. 

Hadir dalam Webinar tersebut, Anggota Komisi IX Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara Fraksi PKS Yanto Basoli, dan Ketua UMJ SPN Djoko Hariyanto. 

Pemrov DKI Diminta Optimalisasi Waduk Seiring Normalisasi Kali untuk Mencegah Banjir

  

SuaraJakarta.id - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait perlunya optimalisasi waduk, situ dan embung sebagai tampungan air seiring dengan normalisasi sungai atau kali di Ibu Kota.

Menurut Nirwono, normalisasi sungai yang biasanya memasang tanggul atau turap beton di badan-badan sungai, tidak berhubungan langsung dengan penanggulangan banjir, tapi berdampak dalam mempercepat aliran air sungai karena tidak ada yang memperlambatnya.

"Untuk itu perlu didukung dengan optimalisasi situ/danau/embung/waduk untuk menampung luapan air sungai ketika musim hujan sehingga beban sungai tidak melebihi kapasitas atau meluap menggenangi kawasan sekitar," kata Nirwono kepada pers di Jakarta, Senin (23/1/2023).

Lebih baik lagi, lanjut Nirwono, dibangun bendungan di kawasan hulu, terutama di sungai-sungai yang tidak memiliki infrastruktur tersebut. Seperti di Kali Pesanggrahan untuk mengurangi debit air yang masuk ke aliran sungai.

Meski demikian, Nirwono menilai pemasangan turap tersebut diperlukan di badan-badan sungai yang masuk ke pusat kota karena keterbatasan lahan sehingga tidak memungkinkan bantaran kali alami dengan kemiringan yang tidak curam.

Tujuan pemasangan tersebut lebih kepada pengamanan untuk mencegah tepi badan sungai tergerus air, terutama saat musim hujan atau arus sungai deras," ujarnya.

Selain itu, kata dia, kawasan yang sudah dipasang turap juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas kepada warga sekaligus usaha mempercantik kota.

"Tepi sungai yang sudah diturap, bantaran kalinya dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik seperti jalur hijau pengaman sungai, jogging track, hingga jalur sepeda yang dapat difungsikan ketika tidak hujan/banjir," tuturnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini melakukan berbagai usaha untuk penanggulangan banjir di Jakarta, seperti dilanjutkannya pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) dan juga normalisasi berbagai sungai. (Antara)