Andrinof Chaniago: Jakarta Tanpa Status Ibu Kota Tetap Eksis, Tak Akan Redup

  

Krjogja.com - JAKARTA - Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) semakin dekat. Itu membuat status Jakarta harus melepaskan statusnya sebagai Ibu Kota. Tetapi ada yang bertanya-tanya bagaimana nasib Jakarta ke depan.

Menurut mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago, Kota Jakarta akan baik-baik saja. Tak ada yang dirisaukan jika Jakarta tak lagi sebagai Ibu Kota karena pindah di IKN.

"Akan tetap eksis. Jakarta akan redup? Pulau Jawa juga akan redup? tentu saja tidak. Tidak ada yang dikhawatirkan," kata dia dalam Diskusi Multiperspektif yang digelar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI), Rabu (26/10/2022).

Acara bertema 'Nasib Jakarta Tanpa Status Ibu Kota' juga menghadirkan para tokoh pada bidangnya seperti Prof Irfan Ridwan Maksum, Dr Yayat Supriatna dan Prof Paulus Wirutomo.

Andrinof kembali memaparkan, justeru dengan pemindahan ibukota ke Kaltim memberi peluang bagi Jakarta untuk berbenah diri. Karena, cepat atau lambat, tekanan urbanisasi ke Jakarta dan kota-kota di sekitarnya Tangerang, Depok, Bogor dan Bekasi atau (Bodetabek) akan menurun.

"Suatu wilayah yang sebagian fungsinya dipindahkan ada impilikasi kewenangan. Tapi itu bukan masalah, kewenangan untuk mendukung urusan. Tetapi Jakarta tetap akan tumbuh terus dengan berbagai hal yang mendukung kemajuan kota," terang dia.

Lebih lanjut Andrinof yang juga pendiri gerakan Visi Indonesia 2033 menjelaskan, kapasitas Jakarta sebagai kota megapolitan tak ada berkurang. Termasuk sumber pendapatan utama yakni anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Di mana kata dia, dengan APBD sebesar Rp 70 triliun lebih, Jakarta menjadi daerah yang memiliki anggaran sangat besar. Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Jawa lainnya, perbandingannya jauh.

"Jakarta pegang Rp 70 triliun, provinsi lain paling dengan jumlah orang (warga) yang sama dengan Jakarta hanya Rp 10 triliunan. Makanya sangat bisa peningkatan kualitas kota dengan sumber anggaran cukup. Jadi kapasitas potensinya besar sekali," jelas dia.

Dikatakan Andrinof, di mana di sisi lain, sumber masalah struktural Jakarta adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi di kawasan pinggiran Jakarta, dengan tingkat pertimbuhan sekitar 3,5-4 persen per tahun.

Urbanisasi yang tinggi ke Jabodetabek itulah sumber munculnya berbagai masalah bagi kota Jakarta, mulai soal sampah, kemacetan, polusi, banjir dan sebagainya. Nah, munculnya IKN sebagai magnet baru di Kawasan Tengah dan Timur akan mengendurkan laju kedatangan penduduk ke Jabodetabek.

"Kemudian dengan pemindahan itu, harus kita sambut dengan agenda menata Jakarta untuk menjadi berkualitas secara lingkungan, ekonomi dan sosial. Salah satu langkah strategis adalah dengan memperbanyak hunian vertikal dan membangun kawasan-kawasan terpadu. Jakarta harus menuju kota seperti Kota Taipei dan Singapura yang model huniannya didominasi oleh hunian vertikal," katanya.

Dia menambahkan, jika pembangunan IKN adalah untuk proses jangka panjang yang tentunya bisa menciptakan multiplier efect terhadap banyak wilayah di Indonesia, tak hanya Kaltim saja. Untuk itu dengan pecahnya magnet Kota Jakarta atau bergesernya Ibukota, bicara efeknya tidak hanya pada Jakarta. Tetapi, jelas, pemindahan ibukota itu memberi peluang bagi Jakarta untuk menata diri.

Terlebih pembangunan Jakarta harus menjadi pelajaran, sehingga kawasan satelit di sekitarnya bisa benar-benar tak terjadi ketimpangan jika dibandingkan Ibu Kota.

"Ini bicara pemerataan. Kawasan luar Jawa penduduk sedikit, pulaunya banyak, tetapi kesejahteraannya kurang. Ini kita perbaiki lewat IKN. Jangan mengulang Jakarta dengan Jabodetabeknya. Daerah satelit seperti Tenggarong, Samarinda, Penajam dan Kota Baru menjadi wilayah sangat penting," ungkap dia.

Sementara Prof Paulus Wirutomo dari UI, menerangkan, Jakarta punya peran tak kalah penting dalam penataan masyarakatnya. Mengingat pengangguran, kesenjangan, pembangunan yang tak mengakar, menjadi masalah serius. Untuk itu jika tak mendapatkan status Ibu Kota, Jakarta harus berbenah untuk mengatasi kesenjangan dalam kehidupan masyarakatnya.

"Starteginya membangun dari komunitas yang kecil. Di Singapura itu RT dan RW-nya mempunyai community center. Itu jadi kadi kekuatan masyatrakat yang bisa mendidik manusia kota. Makanya kalau ke Singapura kita kan tiba-tiba berubah jadi disiplin," ujar dia. 

Maraknya Gagal Ginjal Akut, Anggota FPKS Minta BPOM Dievaluasi Serius

  

Jakarta (25/10) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Alifudin menyayangkan kinerja atau tugas pengawasan yang dilakukan BPOM diduga kurang maksimal, karena tupoksi pengawasan reguler tentang obat dan makanan menjadi tanggung jawab BPOM.

“Kita harus evaluasi bersama. Ini bukan salah menyalahkan. Kita cari solusi untuk proteksi dini, tapi jangan lupa untuk evaluasi Kementerian atau Lembaga yang harus bertanggung jawab atas permasalahan gagal ginjal akut karena obat sirup,” tegas Alifudin saat dimintai keterangan, Senin, (24/10/2022).

Alifudin menambahkan, bahwa persoalan ini harus diusut sampai ke akarnya agar mencegah penyebaran penyakit dan terulangnya penyebaran kandungan obat berbahaya di masyarakat.

“Kalau gak salah kemarin ada ahli Pak Rahmana Emran Kartasasmita yang mengatakan bahwa senyawa Etilon Glikol itu berbahaya ketika melewati ambang batas, dan kenapa pada temuannya ada senyawa yang mencemari obat sirup yang sudah diberikan izin beredar obat oleh BPOM? Saya bertanya akhirnya,” ucap Alifudin.

Legislator dapil Kalbar 1 ini juga mewanti-wanti kepada masyarakat agar berhati-hati ketika memberikan obat demam atau apapun kepada anak, tetapi juga jangan panik.

“Kita harus waspada tapi harus tetap tenang dan menjawab solusi bersama, serta bahu membahu dalam penyelesaian masalah ini. Karena jika pikiran tidak tenang akan menimbulkan stres yang akibatnya membuat penyakit,” kata Alifudin

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebut harus ada pihak yang bertanggung jawab atas deretan kasus tersebut.

“Harus ada pihak yang bertanggung jawab dan harus diusut tuntas kenapa bisa terjadi,” ujar Tulus, Minggu (23/10).

Tulus menyebut pihaknya menduga ada kegagalan pengawasan yang dilakukan boleh Badan POM atau BPOM.

DKI Jakarta Masih Tunggu Putusan PTUN UMP DKI 2023 setelah Dinaikkan Anies Baswedan

  

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta masih menunggu putusan PTUN banding UMP 2023. Selain putusan PTUN, ia juga menunggu pertumbuhan angka ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Terkait masalah perumusan, memang saat ini kami sedang menunggu nilai atau pertumbuhan angka ekonomi memang inflasinya ada 4,6 persen. Pertumbuhan eknomi, Insya Allah nanti akan dirilis BPS tanggal 7 November,” kata Kapala Disnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah di Balai Kota DKI, Rabu, 26 Oktober 2022.

Dalam menentukan besaran UMP DKI 2023, kata Andri, pihaknya masih menunggu Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan. “Setelah itu, kami juga akan menunggu angka besaran tenaga kerja perumah tangga yang nanti akan disampaikan melalui Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, setelah dari angka itu keluar, baru nanti kita melakukan sidang untuk melakukan perumusan-perumusannya sudah ditetapkan PP 36 2021,” ujar dia.

Sebelum mentapkan angkanya, ia mengatakan bahwa Disnakertrans telah melakukan diskusi dengan sejumlah pihak, termasuk para pakar dan ahli terkait.

“Namun, sebelum itu sudah melakukan diskusi-diskusi, pendapat. Kemarin sudah ada sosialisasi dari Kementerian Ketenagakerjaan, kemarin juga kita sudah dapat sosialisasi dari Kementerian Dalam Negeri, termasuk kita sudah melakukan diskusi-diskusi dengan dewan pakar, termasuk juga dari BPS untuk melihat pertumbuhan ekonomi ke depannya seperti apa,” kata dia.

Sebelumnya, Anies menetapkan UMP DKI 2022 hanya naik 0,85 persen alias Rp 37.749 dari Rp 4.416.186 menjadi Rp 4.453.935. Dasar hukumnya termaktub dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1395 Tahun 2021 yang diteken pada 19 November 2021

Angka ini kemudian direvisi demi asas keadilan. Anies Baswedan menaikkan UMP DKI 5,11 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp 4.641.854. Keputusan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuai protes para pengusaha hingga akhirnya dibawa ke persidangan.

Ikrar Aulia Kobarkan Semangat Anggota Perempuan PKS Jakarta Timur Untuk Raih Kemenangan 2024

  

Di hadapan lebih dari 200 anggota Perempuan PKS Jakarta Timur, Ketua Umum DPD PKS Jakarta Timur Ikrar Aulia, M.Si dalam sambutannya pada acara ” Konsolidasi Anggota Pelopor Perempuan PKS Jakarta Timur ” mengatakan bahwa sudah tidak ada waktu bersantai untuk seluruh anggota PKS bila kita ingin menang di 2024. Kita harus mengoptimalkan 3 keunggulan PKS yang tidak dimiliki pihak lain yaitu anggota yang militan, struktur yang solid dan program kretaif yang bermanfaat bagi masyarakat.

Para anggota PKS harus bekerja secara profesional karena profesionalitas lah salah satu ciri partai kader.

” Jadi tidak ada lagi waktu dihabiskan untuk rebahan dan tidak produktif, anggota PKS perlu memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk berkontribusi dalam kerja-kerja partai melayani rakyat ” tukas Ikrar.

Ikrar Aulia menyampaikan rasa optimis nya bila melihat semangat anggota perempuan PKS yang tetap hadir di tengah cuaca hujan dan harus meninggalkan pekerjaan domestik untuk hadir dalam acara konsolidasi.

Menurut Ikrar, perempuan punya daya pengaruh dan daya kendali yang kuat bagi keluarga dan lingkungannya. Bila itu dioptimalkan oleh anggota perempuan, Insya Allah PKS akan meraih kemenangan.

Acara konsolidasi yang dihadiri oleh Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.M.Si anggota DPR RI Fraksi PKS dapil Jakarta Timur, juga diisi dengan out bound low impact yang bertujuan membangun soliditas agar anggota saling paham, saling tolong, saling berlapang dada, dan bekerjasama.

Tok! Tarif Angkot di Jakarta Naik 20%

 

 KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) sepakat kenaikan tarif angkutan perkotaan (angkot) di Ibu Kota naik 20 persen.

"Usulan semula Rp 5.000 menjadi Rp 6.000 atau kenaikan 20 persen sudah disetujui," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).

Kenaikan tarif itu imbas naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu. Namun, dalam implementasinya, Syafrin mengatakan, kenaikan tarif angkot itu dilakukan oleh asosiasi pengusaha angkot di Jakarta.

Penetapannya itu oleh asosiasi. Artinya mereka bisa lakukan (penyesuaian tarif)," kata Syafrin.

Syafrin menegaskan, kenaikan tarif angkota ini hanya berlaku bagi angkot non-JakLingko.

"Untuk tarif angkutan yang masuk ke dalam program, yang terintegrasi dengan layanan Transjakarta, tidak ada kenaikan. Artinya untuk mikrotrans yang saat ini 0 rupiah tetap seperti itu tarifnya," ucap Syafrin.

"Demikian juga dengan Transjakarta Rp 3.500, tidak ada kenaikan tarif untuk layanan," kata dia.

PKS Yakin Koalisi dengan NasDem dan Demokrat Bisa Terwujud

 

 TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyebut terbentuknya koalisi dengan NasDemdan Demokrat hanya tinggal masalah waktu. Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid, mengatakan partainya optimistis koalisi tiga partai ini akan terbentuk.

Kholid menjelaskan proses terbentuknya koalisi ketiga partai tersebut ibarat dua pasang insan yang baru menikah. Ia menyebut masih perlu ada kompromi dari masing-masing agar ketiganya mencapai kata sepakat membentuk koalisi.

Kita saat ini masih saling bertukar aspirasi. Sering sowan ke masing-masing partai," ujar dia pada Ahad, 23 Oktober 2022.

Ia juga bercerita mulanya kedekatan tiga partai ini merupakan sebuah kebetulan. Kholid berkata kecocokan di antara ketiganya disebabkan intensitas pertemuan mereka di acara-acara yang mereka hadiri.

PKS, NasDem, dan Demokrat pertama ketemu di hajatan Pak Anies Baswedan. Lalu ketemu lagi di kondangan Pak Sugeng. Terakhir kita ketemu di nikahan anak Pak Salim Segaf, dari situ kami merasa cocok," ujar Kholid.

Kholid juga berujar, pasca adanya pertemuan yang intens ketiga partai tersebut, terbentuklah tim kecil untuk membahas kemungkinan koalisi. Hingga pada akhirnya tim kecil tersebut merambah kepada pembahasan mengenai capres dan cawapres yang akan diusung di Pilpres 2024 nanti.

"Kita masih membahas masing-masing capres yang akan diusung kecuali NasDem yang sudah deklarasi. Kami ingin kalau koalisi ini jadi berjodoh nantinya akan jadi koalisi yang solid, maka dari itu kita ga buru-buru dulu," sebut Kholid.

Selain pembahasan mengenai capres yang diusung, ketiga partai ini juga tengah menjajaki nama-nama yang akan diusung menjadi cawapres. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, menyebut tokoh yang akan diusung menjadi cawapres haruslah berkomplemen dengan capres yang dijagokan.

"Untuk cawapres sudah ada nama-nama. Ada yang dari internal ada juga dari eksternal partai," ujar Hermawi.

Meski Diajak Cak Imin Berkoalisi, PKS Makin 'Matang' dengan PD-NasDem

  

Jakarta - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengajak PKS untuk bergabung ke koalisinya bersama Gerindra. PKS mengucapkan terimakasih dan merasa terhormat dengan ajakan tersebut.

"Terima kasih atas ajakan Cak Imin. Kami merasa terhormat atas ajakan tersebut," kata Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf kepada wartawan, Sabtu (22/10/2022).

Muzzammil mengatakan partainya memang sudah menjalin komunikasi dengan beberapa partai. Bahkan sudah ada yang lebih maju pembicaraannya.

Kami telah dan sedang berdialog dengan banyak partai dengan sikap saling menghormati. Walaupun ada dialog koalisi dengan beberapa partai yang sudah lebih maju pembicaraannya," ujarnya.

Untuk diketahui, PKS saat ini memang tengah komunikasi intens dengan Demokrat dan NasDem. Muzzammil bicara adanya kesamaan cara pandangan dengan kedua partai tersebut.

"Ada beberapa kesamaan cara pandang kami dengan Nasdem dan Demokrat. Doakan PKS bisa menghantarkan capres-cawapres yang terbaik untuk masa depan bangsa," ujarnya.

Matangkan Interaksi dengan Demokrat-NasDem

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai ajakan Cak Imin merupakan bentuk simpatik. Dia mengatakan PKS terbuka komunikasi dengan partai-partai.

"Ajakan yang simpatik. PKS tentu membuka komunikasi dengan semua, khususnya yang satu tujuan membangun bangsa dengan teknokrasi dan inovasi," kata Mardani.

Mardani mengatakan tawaran itu akan dikaji. Namun, dia menjelaskan posisi PKS saat ini tengah mematangkan komunikasi dengan Demokrat dan NasDem.

"Tawaran ini tentu akan dikaji dengan matang dan seksama. Tapi, posisi saat ini interaksi dengan Nasdem dan Demokrat terus dimatangkan," ujarnya.

Sebelumnya, Cak Imin mengungkapkan harapannya agar PKS bisa bergabung di koalisi yang ia bangun bersama Gerindra. Cak Imin awalnya menuturkan koalisinya dan Gerindra semakin intensif.

"Jalan terus, kita (koalisi PKB-Gerindra) mau mengintensifkan kebersamaan sampai nanti 2024," kata Cak Imin setelah memimpin upacara Puncak Hari Santri 2022 di Tugu Pahlawan Surabaya, seperti dilansir detikJatim, Sabtu (22/10/2022).

Dia lalu mengaku terus melakukan pendekatan dengan partai-partai lagi supaya mau bergabung dengan koalisi PKB-Gerindra untuk Pilpres 2024. Saat ditanya soal kemungkinan partai lain yang gabung, Cak Imin mengungkapkan harapannya pada PKS.

"Terus kita melakukan lobi-lobi dengan partai lain supaya anggota partai koalisi kita semakin banyak. Belum tahu, terus kita pendekatan. Saya berharap PKS bisa masuk," imbuhnya