Ibu Kota Negara Pindah, Pemprov DKI Bentuk Tim Perumus RUU Kekhususan Jakarta

  

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membentuk tim perumus terkait pembahasan RUU Kekhususan Jakarta.

Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai workshop untuk membahas substansi usulan RUU Kekhususan Jakarta.

"Kami terus berproses dalam mematangkan usulan ini. Kami menyiapkan Jakarta sebagai Kota Global dan pusat perekonomian meski bukan lagi sebagai pusat pemerintahan," katanya dalam keterangannya, Senin 4 April 2022.

Dia menyebutkan, terdapat delapan sektor untuk mematangkan substansi usulan RUU Kekhususan Jakarta.

Ke delapan sektor tersebut, di antaranya, mobilitas dan logistik; Ekonomi, Investasi, dan Tata Ruang; Kesejahteraan Masyarakat; Fiskal; Lingkungan; Politik dan Pemerintahan; Ekonomi Digital dan Readiness; dan Tim Penunjang.

Diketahui, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menyebutkan pembangunan di Jakarta tetap akan lanjut meskipun ibukota negara (IKN) akan pindah ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Pembangunan di Jakarta tetap berlanjut pembangunan, program yang ada tidak kami kurangi," ujarnya.

Ariza begitu dirinya disapa, menuturkan pengendalian banjir juga akan terus dikejar sehingga masalah yang selama ini terjadi di DKI Jakarta bisa teratasi. Dengan begitu, Jakarta akan menjadi kota yang dapat dibanggakan bagi warganya.

Tidak hanya itu, Pemprov Jakarta kata dia akan terus mempercantik wajah Jakarta sebagai sebuah kota. Termasuk moda transportasi yang semakin terintegrasi dan semakin membaik.

"Kita akan terus atasi pengendalian banjir dan Jakarta akan menjadi kota yang membanggakan," tuturnya.

Lebih lanjut, Ariza menyebutkan pemindahan ibukota ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ini tidak serta-merta, butuh proses dan waktu yang cukup lama sehingga Nusantara menjadi Ibukota yang ideal.

Pembangunan infrastruktur IKN kata dia akan butuh proses waktu yang panjang apalagi ekosistem, komunitas, sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pariwisatanya.

Harga-Harga Naik, Politikus PKS Kritik Jokowi Sebut Langgar Konstitusi

  

Jakarta, IDN Times - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Johan Rosihan mengkritik pemerintahanan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, yang menaikkan harga bahan sembako dan bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, pemerintah telah melanggar konstitusi.

Dia menilai, kenaikan harga-harga komoditas dan BBM menjadi pukulan berat bagi masyarakat. Padahal dalam konstitusi, pemerintah diamanatkan untuk melindungi rakyat dan memajukan kesejahteraan umum.

"Saya menilai pemerintah telah abai pada tujuan keberadaannya di negeri ini. Coba bayangkan, saat ini ada mayoritas rakyat Indonesia yang akan melaksanakan ibadah puasa yang biasanya tingkat konsumsinya meningkat 10-20 persen, namun pemerintah jangankan bisa melindungi dan memfasilitasi, malah rakyat semakin dibebani dan dibiarkan sendiri berhadapan dengan pasar," kata Johan dalam keterangan tertulis, yang dikutip Senin (4/4/2022).

1. Kebijakan pemerintah tak mampu lindungi kepentingan rakyat, malah kalah oleh pasar

Anggota Komisi IV DPR RI ini menjelaskan, harga komoditas seperti minyak goreng, gula, gas, tarif tol, dan BBM cenderung mengalami kenaikan harga menjelang puasa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola pasar digerakkan oleh paradigma pasar bebas, padahal konstitusi secara tegas menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.

“Adanya fluktuasi harga yang tidak terkendali ini akibat bentuk pasar di Indonesia cenderung oligopoly bahkan monopoli, dan kita menyaksikan pemerintah tidak mampu memperbaiki mekanisme pasar sehingga harus tunduk pada kekuatan pasar, inilah yang saya sebut pemerintah telah melanggar konstitusi karena kebijakannya tidak mampu melindungi kepentingan rakyat, malah kalah dengan kepentingan pasar,” ucap Johan.

2. Kenaikan harga bisa berimbas pada kemiskinan

Menurut Johan, harga pangan di Indonesia cenderung tidak kompetitif dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya di Asia.

Dia menilai, kenaikan harga bahan pangan akan menimbulkan tekanan bagi 81 persen penduduk Indonesia, sehingga kestabilan harga pangan yang merupakan amanat konstitusi, harus ditunaikan pemerintah sebab berkaitan erat dengan perlindungan seluruh rakyat.

“Sektor pangan akan memberi sumbangan sebesar 82 persen terhadap angka kemiskinan apabila terjadi kenaikan harga, jadi sangat serius mempengaruhi kondisi sosial ekonomi rakyat dan perekonomian nasional,” tutur Johan.

3. Harga BBM dan sejumlah komoditas naik jelang puasa

Sebelumnya, diketahui pemerintah menghapus harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng premium melalui aturan HET terbaru oleh Permendag Nomor 11 Tahun 2022 tentang harga eceran minyak goreng curah dan kemasan. Menurut aturan terbaru ini, HET minyak goreng curah menjadi Rp14.000 per liter, sedangkan harga minyak goreng kemasan premium diserahkan pada mekanisme pasar.

Seiring dengan kenaikan harga minyak goreng, pemerintah juga menaikkan harga BBM RON 92 yakni Pertamax resmi naik dari Rp9 ribu menjadi Rp12.500 per liter. Pemerintah juga menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen sejak 1 April 2022.

Kenaikan PPN dan BBM ini disinyalir bakal meningkatkan harga sejumlah barang kebutuhan masyarakat seperti komoditas pangan, serta barang dan jasa seperti pulsa atau tarif internet.

Ramadan Tiba, Anies Baswedan: Momentum Kebangkitan Masyarakat Jakarta

  

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mensyukuri dimulainya bulan suci Ramadan yang ditunggu-tunggu. Menurut dia, ibadah Ramadan kali ini bakal menjadi momentum kembalinya aktivitas warga Ibu Kota.

"Ibadah di bulan suci Ramadan ini insya Allah akan menjadi momentum untuk kebangkitan aktivitas masyarakat Jakarta, untuk meraih derajat ketakwaan yang lebih tinggi," tulis Anies dalam unggahan Instagram @aniesbaswedan kemarin, Sabtu, 2 April 2022.

Tahun ini genap dua tahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Sepanjang 2020-2021, masyarakat Muslim tak bisa menjalankan ibadah Ramadan seperti biasanya lantaran aktivitas dibatasi.

Namun, Ramadan 2022 berbeda. Pemerintah memutuskan tak lagi melarang pelaksanaan ibadah salat Tarawih dan salat Idul Fitri berjamaah. Meski begitu, sejumlah aturan harus dipenuhi untuk melaksanakan salat berjamaah tersebut.

Anies berharap warga dapat menyambut Ramadan 2022 dengan penuh kebahagiaan serta sukacita lalu menjadikannya sebagai bulan pembelajaran. Dia mengucapkan selamat kepada pengikutnya yang turut menjalankan ibadah puasa.

"Mari kita sambut bulan mulia ini dengan kebersihan hati, kebersihan jiwa. Mohon maaf lahir dan batin," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

PKS Kecam Pernyataan Luhut soal Pertalite dan LPG: Meneror Masyarakat

  

VIVA – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengecam Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan karena membicarakan sesuatu yang bukan kewenangannya.

Mulyanto menyebut Luhut tidak sepatutnya bicara soal rencana kenaikan BBM jenis Pertalite, Premium, dan gas LPG 3 kilogram karena masalah itu bukan urusannya sebagai menteri, apalagi yang dibicarakan belum pernah dibahas di DPR. 

Pernyataannya membuat resah dan meneror masyarakat dengan serentetan ancaman kenaikan harga-harga sumber energi kebutuhan sehari-hari mereka. Apalagi kalau gas LPG 3 kg dan Pertalite juga ikut dinaikan, yang merupakan hajat hidup orang banyak. Padahal Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sendiri bilang tidak akan menaikan harga energi yang membuat market shock," kata Mulyanto kepada awak media, Minggu, 3 April 2022.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu mengatakan Luhut 'offside' dan kebablasan membahas masalah ini. Harusnya, katanya, yang bicara seperti ini adalah Menteri ESDM atau Menteri Keuangan, sesuai dengan kapasitas dan portofolio kementeriannya. 

Itu pun tidak dengan cara “intimidasi” seperti ini yang dapat membuat resah masyarakat. Apalagi sekarang baru saja memasuki bulan Ramadhan.

Presiden Jokowi sudah sepantasnya mengingatkan Pak Luhut ini. Agar jangan terlalu banyak mengobral berbagai ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok yang akan membuat masyarakat resah. Karena masyarakat masih kesulitan dengan beban yang ada. Soal Minyak goreng saja belum selesai. Lalu kelangkaan solar dan pertalite. Ini semua makin menekan kehidupan harian mereka. Sementara daya beli masyarakat belum pulih benar, karena terdampak pandemi COVID-19," kata Mulyanto.

Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, selain bensin Pertamax yang sudah naik, bensin Pertalite, Premium dan gas LPG 3 Kilogram (kg) juga akan mengalami kenaikan secara bertahap sampai September 2022.

Ragam Kegiatan Pemprov DKI Sambut Ramadan dan Idul Fitri 1443 H

  

Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan rangkaian kegiatan Bulan Ramadan dan salat Idulfitri 1443 H. Rangkaian kegiatan dilakukan untuk menyambut Bulan Suci Ramadan yang tahun ini masih berlangsung di tengah pandemi COVID-19.

Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) Provinsi DKI Jakarta, Gunas Mahdianto menyatakan akan diselenggarakan beragam kegiatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi. Kegiatan dilakukan dengan kolaborasi antar OPD Provinsi DKI Jakarta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta.

“Ada beragam kegiatan dengan tema Ramadan di Jakarta #RayakanKebersamaan. Kami berharap kegiatan ini mampu memantik semangat masyarakat untuk tetap lebih khusuk ibadah, meningkatkan ukhuwah, dan menyemarakkan bulan Ramadan. Selain itu ada juga kegiatan amal yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat berbagi antarsesama,” terang Gunas Mahdianto seperti dikutip dari Siaran Pers PPID DKI Jakarta, Sabtu (2/4).

Ramadan dan Idulfitri 1443 sebagai berikut:

A.Munggahan Ramadan dengan para pimpinan lembaga dan organisasi masyarakat Islam pada 1 April 2022.

B.Ornamen Ramadan dengan menghias ruang publik, seperti logo, umbul-umbul, dekorasi khusus Ramadan di Jakarta yang berkolaborasi dengan swasta. Ornamen bertemakan Ramadan dari tanggal 26 Maret – 1 Mei 2022, dan Ornamen bertemakan Idulfitri tanggal 1 Mei – 14 Mei 2022 di 5 wilayah kota administrasi.

C.Ramadan Market dan Jazz Festival dalam bentuk bazar untuk menggairahkan aktivitas ekonomi UMKM, serta penampilan musik dan dakwah di Lapangan Banteng pada tanggal 11-24 April 2022. Dengan kolaborator Semasa, localmarket.id, Ramadan Jazz, JFW, Wardah, dan Kelas Pagi.

D.Ramadan Market Festival di setiap Kelurahan dengan menyajikan makanan buka puasa dan produksi usaha mikro kecil.

E.Wisata Religi Spesial Ramadan, dengan melibatkan konten kreator agar publik secara luas dapat merasakan keberadaan peradaban Islam di Jakarta.

F.Rangkaian kunjungan Gubernur ke masjid/pondok pesantren, dan sebagainya.

G.30 hari khatam Alquran, berlomba mengumpulkan pahala dan kebaikan dengan mengkhatamkan Alquran bersama aparatur wilayah, kolaborator, dan masyarakat umum selama bulan Ramadan.

H.Kolaborasi kebaikan berbagi hidangan buka puasa, dengan menyediakan setiap hari minimal 50.000 (lima puluh ribu) bungkus yang dibagikan ke masjid, musholla, halte Transjakarta, dan ruang publik lainnya, pada tanggal 2 April – 1 Mei 2022.

I.Duta Imam Salat Tarawih, yang mengutus 200 orang terbaik dan telah diseleksi untuk menjadi Imam Salat Tarawih di masjid pilihan pada 2 April – 1 Mei 2022.

J.Kegiatan kolaborasi masyarakat, mendukung dan mengolaborasikan kegiatan yang diinisiasi Lembaga Keagamaan Islam selama bulan Ramadan.

K.Festival Malam Takbiran di Jakarta International Stadium pada malam lebaran.

L.Salat Idulfitri 1443 H di jakarta International Stadium.

PKS akan Suarakan Penolakan Penundaan Pemilu di Parlemen

  

Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera menyatakan akan mengawal aspirasi dari sejumlah pihak yang menolak ide penundaan pemilihan umum 2024.

"Fraksi akan mengawal dan menyuarakannya di parlemen," kata Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah  Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta Abdul Fikri Faqih dalam siaran pers, hari ini.

Ia mengakui sempat muncul sejumlah kelompok masyarakat di Jawa Timur yang menyampaikan aspirasi penolakan penundaan pemilu maupun wacana perpanjangan masa jabatan presiden ke Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi.

Sejumlah elemen masyarakat dari serikat pekerja, kelompok kesenian, pengemudi ojek daring, dan nelayan menyampaikan aspirasi di sela pelaksanaan Bimbingan Teknis Anggota Legislatif PKS se-Jatim, Jateng, dan Yogyakarta di Surabaya pada akhir Maret 2022.

Salah seorang perwakilan Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Jatim Zulkhair menyampaikan saat ini buruh sedang menggelar aksi di Jakarta menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Ia mengaku heran dengan pihak-pihak yang menyuarakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Mereka yang mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sama sekali tidak paham konstitusi. Mereka harus mendapatkan konsekuensi dari masyarakat," katanya.

Hal senada diungkapkan pembina komunitas musik jalanan di Surabaya Agus. Menurutnya sekarang waktunya membendung segala wacana tambah jabatan presiden.

"Harus ada partai yang berani menolak. Kami minta PKS juga konsisten menyuarakan itu," katanya lagi.

Habib Aboe Bakar Al Habsyi menyebut aspirasi ini amanah yang harus diperjuangkan. Sebab, kata dia, aspirasi publik adalah nurani rakyat yang harus didengar supaya tidak ada upaya inkonstitusional demi kekuasaan. 

Anies Sebut Program Pencegahan Korupsi DKI Jakarta Dapat Skor 90 Persen: Naik Signifikan

  

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut program pencegahan korupsidi Pemprov DKI Jakarta mendapat nilai 90 persen dari KPK. Angka itu menurutnya naik signifikan.

"Alhamdulillah, program pencegahan korupsi terintegrasi di DKI Jakarta tahun 2021 mendapat skor 90,01 persen dari KPK," ujar Anies Baswedan melalui akun Instagramnya @aniesbaswedan dikutip Jumat (1/4/2022).

Sebelumnya, menurut Anies angka program pencegahan korupsi DKI Jakarta hanya 76 persen.

"Skor ini naik signifikan dari skor tahun 2020 yaitu sebesar 76 persen," ucap Anies Baswedan.

Mantan Mendikbud tersebut menjelaskan seluruh aparat Pemprov DKI Jakarta saat ini berada dalam kategori hijau untuk program intervensi pencegahan korupsi.

"Pemprov DKI Jakarta kini berada dalam zona hijau atau Zona Tertinggi pelaksanaan program pencegahan korupsi untuk seluruh area intervensi," ujar Anies Baswedan.

Dia menjelaskan naiknya skor pencegahan korupsi tersebut tidak serta merta terjadi. Anies menjelaskan hal tersebut terjadi, salah satunya karena ada kerja sama dengan Kejati DKI Jakarta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Mulai dari pemberian legal opinion kepada perangkat daerah dan BUMD serta. pendampingan pada perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang berpotensi fraud. Lalu membantu upaya penyelesaian sengketa lewat musyawarah dengan pihak ketiga dan keempat pendampingan serta monitoring pelaksanaan pada penanganan pandemi mulai dari bansos, vaksinasi hingga distribusi oksigen.

"Dukungan Kejati DKI Jakarta signifikan sekali kepada kami di Jakarta, baik dinas dan jajaran BUMD," ujar Anies.