Peringati Mosi M. Natsir, PKS: Komitmen Tokoh Islam Terhadap NKRI

  

VIVA – Mosi integral yang diinisiasi tokoh pejuang kemerdekaan RI, Mohammad Natsir dinilai jadi bagian sejarah penting terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mosi integral tersebut bertujuan penghapusan Republik Indonesia Serikat atau RIS.

Demikian dibahas dalam webinar Peringatan Mosi Integral M. Natsir 3 April 1950 dengan tema 'NKRI Harga Mati' yang digelar Fraksi PKS di DPR. Sejumlah tokoh antara lain hadir dalam diskusi ini seperti Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Muhyiddin Junaidi, dan Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Adian Husaini, dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyampaikan mosi integral Natsir harus jadi perhatian khusus masyarakat. Ia bilang baguian ini adalah sejarah penting terkait mata rantai sejarah perjalanan bangsa Indonesia diingat dan tak terputus. 

Menurutnya, melalui tahapan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, membuat Indonesia masih di bawah bayang-bayang Belanda. Meskipun saat itu Indonesia menjadi negara RIS.

"Muhammad Natsir sebagai Ketua Fraksi Masyumi di Parlemen RIS, mengusulkan pembubaran RIS untuk kembali menjadi NKRI. Hari ini siapapun yang mengaku menegakkan NKRI, mengatakan NKRI harga mati, harus ingat jasa besar Muhammad Natsir," kata Jazuli, dalam keterangannya, Minggu, 4 April 2021.

Menurut dia, mosi integral Natsir juga sebagai bukti peran tokoh muslim untuk menjaga, menyatukan, dan menyelamatkan NKRI dari perpecahan.

Mosi itu merupakan bukti komitmen tokoh-tokoh Islam terhadap NKRI bahkan yang melahirkan NKRI itu sendiri. Inilah keteladanan yang diwariskan Pak Natsir kita semua untuk mencintai dan menjaga Indonesia," jelasnya.

Maka itu, Jazuli melanjutkan, pihak mana pun yang merusak NKRI dengan berbagai cara seperti komunisme, sekularisme, dan terorisme harus dilawan bersama. Sebab, dinilainya menciderai amanat para pendiri bangsa terutama M. Natsir yang pernah menjadi mantan Perdana Menteri Indonesia. 

Sementara, Ketua Umum DDII Adian Husaini mengingatkan pentingnya masyarakat terutama muslim bisa meneladani Natsir. Menurut dia, Natsir sebagai pejuang kemerdekaan memiliki keteladanan yang luar biasa sehingga mampu melobi tokoh-tokoh nasional maupun negara bagian RIS sepakat untuk bersatu mengembalikan NKRI. 

Kata dia, saat itu, Natsir butuh 2,5 bulan untuk meyakinkan para tokoh tersebut bisa sepakat kembali bergabung dalam bingkai NKRI.

Kesuksesan mosi integral ini tak lepas dari cara pandang beliau yang integral, sudah melihat keindonesiaan dan keislaman sebagai satu kesatuan. Semua ditunjang oleh integritas akhlak dan kecerdasan intelektual beliau " ujar Adian.

Pun, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Muhyiddin Junaidi berpesan agar umat Islam saat ini bisa memunculkan Natsir baru di era sekarang. Bagi dia, figur Natsir sebagai cendikiawan, politisi dan praktisi hebat yang jadi bagian penting NKRI dengan mosi integralnya. 

Umat memiliki tantangan besar untuk melahirkan kembali tokoh seperti Mohammad Natsir," sebutnya. 

1.342 Titik Jalan Rusak di Kelapa Gading Telah Diperbaiki

  

Sebanyak 1.342 titik jalan rusak yang tersebar di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, telah diperbaiki selama periode Januari - Maret 2021. Perbaikan dilakukan dengan cara melakukan penambalan menggunakan coldmix (aspal dingin) serta hotmix (aspal panas).

Kepala Satpel Bina Marga Kecamatan Kelapa Gading, Untung Pitoyo mengatakan, kerusakan jalan tersebut disebabkan oleh tonase kendaraan yang berlebihan serta terdampak genangan terutama saat hujan deras.

"Tujuh titik jalan rusak atau seluas 180,8 meter persegi diperbaiki menggunakan hotmix, sedangkan 1.335 titik jalan rusak atau seluas 2.762,83 meter persegi diperbaiki dengan coldmix," ujar Untung, Sabtu (3/4).

Pihaknya berharap dengan perbaikan yang dilakukan dapat membuat para pengendara dan pengguna jalan lainnya merasa aman dan nyaman saat melintas.

Ia juga meminta kepada masyarakat untuk dapat menjaga fasilitas umum serta melaporkan jika menemukan persoalan terkait kebinamargaan seperti jalan rusak, trotoar berlubang, tutup saluran ambles, lampu jalan mati, kabel utilitas dan lain sebagainya dengan menyertakan foto titik kerusakan dan pastikan gambar terlihat jelas, menyebutkan kronologis waktu dan lokasi kejadian laporan, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta kirim laporan tersebut langsung ke layanan WhatsApp Dinas Bina Marga DKI di nomor 021-3844444.

"Setelah diperbaiki kami berharap masyarakat bisa menjaganya," tandasnya.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta: PKS, Rumah Bersama Warga Jakarta

 

 Jakarta – Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Khoirudin mengajak seluruh kader PKS khususnya di wilayah DKI Jakarta untuk senantiasa menaungi dan mewadahi kepentingan warga Ibukota. Hal ini dikemukakan dalam pembukaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PKS DKI Jakarta 2021, Jumat (2/4/2021) dalam pembahasan Rancangan Anggaran dan Keuangan Tahunan (RKAT).

“Kita ingin anggaran yang ditetapkan dalam Rakerwil dapat pula mengakomodir kebutuhan masyarakat Jakarta sebagai bentuk implementasi dari berbagai program yang dirumuskan dalam Mukernas 2021,” ulas Khoirudin terkait kebijakan penetapan anggaran dasar dan strategis yang disampaikan oleh seluruh bidang terkait.

Khoirudin juga menghimbau para kader untuk terus merangkul dan meyakinan rakyat bahwa PKS adalah satu-satunya saluran politik yang tetap konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat khususnya di wilayah Ibukota Jakarta.

“Kita harus betul-betul dekat dengan masyarakat untuk melayani serta turun ke semua wilayah dari pelosok barat sampai ke pelosok timur dan menjadikan PKS rumah bagi seluruh warga Jakarta,” ujar pria yang juga Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi C.

“Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala memudahkan kita semua dalam melaksanakan semua program kerja yang akan membawa kita pada kemenangan di tahun 2024 mendatang,” tutup Khoirudin.

Selain dihadiri oleh unsur Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) dan beberapa Dewan Etik Daerah (DED) PKS Jakarta, kegiatan yang digelar secara virtual ini turut dihadiri oleh perwakilan Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS dari seluruh wilayah DKI Jakarta.

Rakerwil kali ini berlangsung selama tiga hari, sejak Jum’at dan Sabtu (2-3/4/2021) secara virtual, dan acara puncak Rakerwil pada Ahad (4/4/2021).

Sikapi Keluhan Pengguna Transportasi Umum, Anies Baswedan Harap Segera Punya Desain Musala di Halte

  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku menerima banyak keluhan masyarakat khususnya pengguna transportasi umum soal minim bahkan nihil fasilitas tempat ibadah di halte maupun stasiun.

Hal ini kata Anies Baswedan kerap dikeluhkan pengguna transportasi saat melakukan perjalanan pada jam pulang kantor yang bentrok dengan waktu ibadah.

Di perjalanan itu, ratusan ribu orang lewat untuk menggunakan kendaraan umum punya keluhan, 'Kami salat Maghrib di mana?' Rata-rata menunggu selesai masuk Maghrib, salat, pulang atau di perjalanan," kata Anies Baswedan dalam siaran pers Pemprov DKI, dikutip Jumat (2/4/2021).

Berangkat dari hal itu, Anies Baswedan berharap ke depan akan ada desain-desain musala di dalam halte maupun stasiun yang bisa mempertemukan antara aktivitas ibadah dengan mobilitas warga DKI Jakarta.

Ini harapannya akan ada desain-desain musala di dalam halte maupun di dalam stasiun nantinya yang memfasilitasi jutaan warga Jakarta yang sore hari pulang kerja. Sehingga, tidak lagi kesulitan untuk salat Maghrib," ucap Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini berharap kesepakatan kerjasama antara Transjakarta dan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)/ Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta dapat bermanfaat untuk pengembangan fasilitas transportasi dengan nuansa tempat ibadah ramah penumpang.

Harapannya ke depan akan ada diskusi-diskusi mencari solusi mewujudkan sarana fasilitas umum yang terintegrasi dan ramah ibadah.

"Pengembangan ke depan diharapkan ada kajian tentang bagaimana kita mendorong orang lebih banyak lagi menggunakan kendaraan umum. Selain itu, juga kita akan membangun musala-musala di halte-halte yang perancangnya adalah dari pihak UNUSIA. Jadi, nantinya, desainnya mereka yang menyiapkan," kata Anies.

PKS Sebut Anies Bisa Gunakan Diskresi Jual Saham Bir

  

VIVA – Ketua Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Mohammad Arifin mendesak kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk melepas saham bir PT Delta Djakarta.

Dengan tegas ia mengatakan, bagi fraksi PKS adalah kebijakan ini harus didukung bahwa pelepasan saham di pabrik miras tadi harus segera diwujudkan.

Andaikan DPRD tidak menyetujui paling tidak gubernur bisa lakukan diskresi untuk segera melakukan pelepasan," kata Arifin saat dikonfirmasi di Jakarta, dikutip Jumat, 2 April 2021.

Dan hasil kajian yang dilakukan PKS, bahwa investasi Pemprov DKI Jakarta di PT Delta yang memproduksi miras ini tidak ada dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat DKI, karena itu kita setuju melakukan divestasi.

Oleh karena itu, dia akan menggalang kekuatan dengan semua fraksi-fraksi yang ada di DPRD membangun komunikasi sudah banyak fraksi yang men-support ini untuk menyetujui segera adanya pelepasan saham  Pemprov DKI dari PT Delta Djakarta.

Sebelum itu, Riza Patria menegaskan Pemprov DKItetap mengusahakan menjual saham PT Delta tersebut. Sebagaimana bagian janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno.

Saham Delta itu memang kita akan upayakan, kita akan jual kembali. Karena itu menjadi bagian dari visi dan misi janji kampanye Anies-Sandi," ujarnya.

Namun demikian, kata dia, bahwa prosesnya tidak semudah menjual barang sendiri, ada prosesnya, ada tahapannya, sehingga harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta.
 
"Kami terus mengajukan dan meminta agar mendapatkan dukungan dari teman-teman DPRD DKI Jakarta untuk dapat menyetujui apa yang ingin kami laksanakan terkait penjualan saham PT Delta," katanya.

Fly Over Tapal Kuda Diuji Coba Hari Ini, Dinas Bina Marga: Evaluasi Nanti

  

TEMPO.CO, Jakarta - Jalan layang atau fly over tapal kuda di Lenteng Agung dan Tanjung Barat, Jakarta Selatan mulai diuji coba lagi hari ini, Kamis, 1 April 2021.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan uji coba akan dilakukan selama enam hari hingga 6 April 2021.

"Sejak tadi pagi kami sudah uji coba. Untuk evaluasi nanti akan kami sampaikan," kata Hari melalui pesan singkatnya. Uji coba itu dilaksanakan mulai pukul 06.00-22.00 WIB.

Uji coba dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengendara saat melintasi jalan layang itu. 
Setelah uji coba selama enam hari, jalan layang tapal kuda itu akan ditutup lagi untuk evaluasi dan penyelesaian pekerjaan konstruksi.

Sebelumnya, Hari berharap pembangunan jalan layang tapal kuda itu bisa mengurai kemacetan yang selama ini kerap terjadi di kawasan itu. Sehingga hal ini diharapkan mempermudah mobilitas warga Ibu Kota.

Fly over tapal kuda dibangun membentuk letter U yang saling membelakangi. Jalan layang ini dibangun untuk menghindari jalur kereta api sebidang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan kemacetan di wilayah Lenteng Agung dan Tanjung Barat tersebut.

PKS: Berkaca dari Kasus Balongan, Saatnya Pemerintah Bangun Cadangan BBM Nasional

 

 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Insiden kebakaran RU (Refinery Unit) VI Balongan, Indramayu, milik Pertamina seharusnya menjadi momentum yang tepat bagi pemerintah untuk secara lebih serius membangun cadangan BBM Nasional.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto mengatakan, cadangan itu diperlukan untuk menopang ketahanan energi nasional bila sewaktu-waktu terjadi krisis BBM.

"Kita belum tahu pasti berapa cadangan BBM yang terbakar dalam kasus Balongan. Namun kalau melihat kapasitasnya yang 150 ribu barel per hari (bph) dan dengan asumsi cadangan operasional 23 hari, maka tersimpan sebesar 3,5 juta bph atau setara dengan 0,55 juta kilo liter (KL) di Kilang Balongan. Jumlah yang sangat besar," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (1/4/2021).

Mulyanto memperkirakan, untuk beberapa hari ke depan, sampai suksesnya 100 persen recovery, distribusi BBM yang sebelumnya dipasok RU Balongan akan diambil alih oleh RU lain.

Tanpa adanya cadangan operasional BBM dari RU-RU Pertamina yang lain, tentu Pertamina akan kedodoran dan akan memicu kelangkaan BBM.

Karena itu berkaca dari kasus kebakaran RU Balongan ini, maka menjadi penting secara nasional kita membangun membangun cadangan BBM Nasional," ucap Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan.

Mulyanto melihat sampai hari ini Indonesia belum memiliki cadangan BBM nasional.

Bahkan regulasi terkait soal ini pun belum tersedia. Padahal ini amanat yang diwajibkan UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi kepada Pemerintah.

"Sayangnya kewajiban ini selama hampir 20 tahun belum dipenuhi," ujarnya.