Harga Minyak Dunia Turun Tapi BBM Subsidi Masih Mahal, PKS: Kan Ngenes

 

 JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto menuntut Pemerintah untuk menurunkan harga Pertalite imbas turunnya harga minyak dunia.

Dilansir dari Bloomberg, harga minyak dunia yang sebelumnya menyentuh angka 100 dollar AS per barel kini berada di angka 74,29 dollar AS (Data Bloomberg 17/12/2022).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, saat ini harga jual Pertalite yang sebesar Rp 10.000 per liter sejak dinaikkan pada 3 September 2022 lalu, memang sudah mulai mendekati harga keekonomiannya.

Walaupun begitu, belum ada wacana pemerintah menurunkan harga BBM RON 90 itu. Lantaran, harga jual Pertalite saat ini masih di bawah harga keekonomian.

Rofik mengatakan, seharusnya penurunan harga minyak dunia juga diikuti dengan turunnya harga BBM bersubsidi juga. Terlebih, sudah ada beberapa negara maju seperti Inggris dan Amerika yang sudah menurunkan harga BBM-nya terlebih dahulu.

“Kan ngenes, masyarakat di dunia menikmati turunnya harga, sementara masyarakat kita yang ekonominya masih susah ini tidak ikut menikmatinya,” ujar politisi PKS tersebut.

Rofik juga merespon alasan pemerintah tidak menurunkan harga BBM subsidi dikarenakan Pertalite belum mencapai harga keekonomian.

Menurutnya, dana kompensasi dan subsidi pemerintah sebelumnya sudah dialokasikan dengan asumsi USD 100 per barel, sehingga sudah seharusnya ketika harga minyak dunia turun begitupula dengan harga BBM subsidi.

“Jadi dana ini sudah menjadi hak masyarakat. Sehingga, kalau level harga minyak mentah sudah di bawah asumsi ya otomatis harus turun juga harga BBM-nya,” tutur aleg dari Dapil Jateng VII tersebut.

Rofik pun sudah menekan diturunkannya harga BBM bersubsidi tersebut sejak Agustus lalu, dimana ketika itu harga minyak dunia juga sudah mengalami penurunan.

Rofik menekan pemerintah untuk konsisten dengan penggunaan dana kompensasi dan subsidi yang sudah dialokasikan tersebut, terlebih dana tersebut tercantum dalam APBN yang juga disepakati dengan DPR.

Rofik menilai, sikap pemerintah yang inkonsisten ini dapat memunculkan kecurigaan masyarakat terhadap upaya pembangunan pemerintah lainnya.

“Apalagi saat ini sebagian publik menengarai banyaknya alokasi anggaran yang tidak tepat seperti anggaran negara untuk kereta cepat, pembangunan IKN, rencana pemberian insentif subsidi untuk pembelian kendaraan listrik dan lain-lain,” imbuh Rofik.