Ragam Langkah Pemprov DKI Mitigasi Perubahan Iklim di Jakarta

  

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berketahanan melalui berbagai upaya pembangunan hijau yang terimplementasi dalam program Ruang Terbuka Hijau (RTH), penyediaan transportasi ramah lingkungan, hingga sistem transportasi yang terintegrasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, RTH di Jakarta saat ini semakin merata dan diminati publik. Dalam lima tahun terakhir, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI mencatatkan pembangunan dan revitalisasi lebih dari 420 taman, serta penanaman lebih dari 200 ribu pohon.

"Sebanyak 91 persen luas wilayah Jakarta berada dalam radius berjalan kaki (800 meter) dari taman dan hutan kota. Ruang Terbuka Hijau yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta lebih inklusif dan merata," kata Anies.

Pada periode yang sama, pembangunan Jakarta tak lagi memprioritaskan kendaraan pribadi, melainkan pejalan kaki di perkotaan. Pemprov DKI mengadakan penataan yang mengutamakan akses pejalan kaki, sekaligus mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi publik, dengan membangun trotoar sepanjang 265 km, 103 km jalur sepeda, dan 67 bike sharing spots.

Sebagai upaya mendukung program bebas emisi pada 2030, beberapa ruang publik di Jakarta pun dibangun dengan menerapkan konsep Low Emission Zone (LEZ). Di area ini, Pemprov DKI mengintegrasikan dengan berbagai moda transportasi publik. Kawasan yang menggunakan konsep LEZ, misalnya Tebet Eco Park dan Kawasan Kota Tua.

Adapun area penerapan LEZ Kota Tua Jakarta adalah Jalan Pintu Besar Utara, Jalan Kali Besar Barat sisi selatan, Jalan Kunir sisi selatan, Jalan Kemukus, Jalan Ketumbar, dan Jalan Lada.

Di sektor transportasi, Anies menyampaikan bahwa pada 2020 Jakarta berhasil keluar dari daftar 10 kota termacet di dunia, dan kini berada di peringkat 46. Hal itu seiring dengan peningkatan popularitas transportasi umum, di mana jumlah penumpang harian mencapai 1 juta orang dan jumlah penumpang tahunan meningkat hingga 2 kali lipat dalam dua tahun terakhir.

Transportasi publik itu dapat dijangkau dengan berjalan kaki dalam radius 700 meter dari tempat tinggal. Sebanyak 86,8 persen warga tinggal berdekatan dengan transportasi publik, dengan cakupan transportasi publik mencapai 2 kali lipat dalam empat tahun, yakni sebesar 42 persen pada 2017.

Pemprov DKI kemudian melanjutkan kinerja di sektor transportasi publik melalui JakLingko yang memudahkan mobilisasi warga dengan integrasi berbagai moda transportasi umum, mulai integrasi fisik hingga tarif. Misalnya, stasiun MRT Jakarta yang terhubung dengan Halte Transjakarta dan Stasiun KRL, juga Stasiun LRT Jakarta yang terkoneksi dengan mikrotrans serta bus Transjakarta.

Pada 2019, MRT Jakarta rute Lebak Bulus-Bundaran HI resmi beroperasi, sementara pengerjaan rute Bundaran HI-Kota terus dilanjutkan. Selain itu, di jalur MRT ini juga dikembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD).

Tak sampai di sana, juga dibangun integrasi ruang yang terdiri dari 9 simpul integrasi antarmoda, yakni interkoneksi bawah tanah, terowongan kendal, integrasi Stasiun Tanah Abang, JPO Phinisi Sudirman, Halte Integrasi CSW, integrasi Stasiun Tebet; 14 jembatan penyeberangan orang (JPO) baru; serta revitalisasi dan interkoneksi bawah tanah pertama MRT.

Seluruh sistem pembayaran moda transportasi publik kini juga sudah terintegrasi dengan aplikasi JakLingko. Sehingga, pengguna dapat mencari tahu rute perjalanan hingga pembelian tiket lewat ponsel.

Anies mengungkapkan, Pemprov DKI berkomitmen kuat menjadikan Jakarta sebagai kota beremisi rendah.

"Hal itu ditujukan untuk mempersiapkan penduduk kota dapat melakukan mitigasi dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah karena dampak perubahan iklim," katanya.

Demi mencapai tujuan tersebut, Pemprov DKI meluncurkan sejumlah program pendukung, antara lain Sekolah Net Zero Carbon dan green building. Menerapkan konsep Net Zero Carbon, bangunan ini hemat energi saat beroperasi, dengan sebagian besar kebutuhan energi dipasok dari sumber energi terbarukan. Artinya, emisi karbon yang dihasilkan sangat minim.

Di sisi lain, hingga 2022 tercatat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Jakarta telah berhasil menghemat dana hingga Rp705 miliar per tahun dengan hasil pengurangan karbon dioksida sebanyak 13.025 ton, serta menggantikan 1.9 juta liter bahan bakar fosil. Selain itu, Jakarta juga sudah memenuhi 80,8 persen dari target 13,8 MWp PLTS hingga tahun 2025.

Pengelolaan Sampah dan Limbah

Hal lain yang juga menjadi fokus Pemprov DKI adalah pengelolaan sampah dan limbah. Sebagai antisipasi kapasitas terbatas di TPST Bantargebang, Pemprov DKI menggalakkan program Jakarta Sadar Sampah yang mengajak warga untuk mengurangi, memilah, dan mengolah sampah dari rumah.

Sebanyak 50 persen RW di Jakarta telah melakukan pengangkutan sampah terjadwal, dengan 141.418 rumah tangga melakukan pemilahan sampah. Antusiasme tinggi untuk mengolah sampah juga dibuktikan dengan kenaikan para kolaborator isu persampahan hingga dua kali lipat pada rentang 2021-2022.

Selain itu, peremajaan dan pengembangan TPST Bantargebang juga dilakukan. Dengan pemanfaatan teknologi, sampah yang terolah mencapai 250 ton/hari dari landfill mining eksisting dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Sementara sebagai optimalisasi TPST Bantargebang, disediakan fasilitas pengolahan sampah dengan metode penambangan lahan dan PLTSa Merah-Putih.

Langkah Pemprov DKI lain, adalah pelaksanaan budidaya maggot atau larva yang terbukti efektif mengurangi sampah organik dan memiliki nilai ekonomis sebagai pakan ternak. Anies menyebut, inovasi dan kolaborasi bersama warga ini mampu menurunkan volume sampah di kota sebesar 24,85 persen pada 2021 dan 26 persen pada 2022.

Untuk permasalahan sanitasi dan air limbah, serta mengurangi pencemaran air, Pemprov DKI menerapkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman. Sistem ini mengalirkan air limbah domestik ke jaringan perpipaan agar tidak langsung meresap dan mencemari tanah.

Kehadiran SPALD juga diharapkan dapat mengurangi penyakit bawaan air (waterborne diseases) yang disebabkan oleh saluran drainase lingkungan yang kotor atau air tanah yang tercemar bakteri E. coli.

Anies menyatakan, SPALD-T Skala Perkotaan telah dimodernisasi dan akan terus dibangun secara merata. Adapun total keseluruhan Zona Pembangunan SPALD-T skala perkotaan yang direncanakan melalui program pembangunan Jakarta Sewerage System yaitu 15 zona, dengan Zona 0 sebagai zona eksisting (Waduk Setiabudi) dan 5 zona prioritas, masing-masing di zona 1, 2, 5, 6 dan 8.

Pada saat bersamaan, kapasitas Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman ikut diperluas. Selain itu, Pemprov DKI juga memberikan subsidi revitalisasi tangki septik sampai 90 persen. Dari total biaya lebih dari Rp10 juta, revitalisasi tangki septik menjadi hanya Rp200 ribu.

Adapun penerima subsidi adalah yang terdaftar pada Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, yakni warga yang belum memiliki tangki septik di rumah, atau memiliki tangki septik namun bocor, rumah di kawasan kumuh, rumah yang wilayahnya terdampak rob, air tanah tinggi, atau rumah di daerah dengan tingkat bakteri E.coli tinggi.