Politisi PKS: Pemberian Bantuan Subsidi Upah Cederai Asas Keadilan

  

Jakarta (23/09) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani menyebut pemberian bantuan subsidi upah (BSU) berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan yang hanya menyasar pekerja formal/penerima upah mencederai asas keadilan. 

“Penyaluran BSU yang hanya menyasar pekerja formal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan mencederai asas keadilan dan sebaiknya dievaluasi. Kenaikan harga BBM bukan hanya dirasakan pekerja sektor formal, akan tetapi juga dirasakan oleh pekerja informal,” ungkap Netty dalam keterangan medianya, Jumat (23/09). 

Evaluasi ini, menurut Netty, penting dilakukan  karena hingga kuartal IV-2021, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang bukan penerima upah (PBPU) ada sebanyak 3,55 juta orang. 

“Diantara 3,55 juta orang tersebut tentu ada  yang  penghasilannya di bawah Rp3,5 juta dan tidak  mendapatkan BSU karena tidak terdaftar sebagai pekerja formal,” katanya. 

Bahkan, kata Netty,  pekerja formal pun tidak akan menerima BSU kalau tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. 

“Pemberian BSU seharusnya lebih tepat sasaran dan tidak diskriminatif hanya bagi mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Ada banyak pekerja formal dan informal yang belum menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, padahal mereka layak karena penghasilannya di bawah Rp 3,5 juta,” terang Netty. 

Dengan demikian, menurut Netty, alasan menaikkan harga BBM agar subsidi tepat sasaran menjadi terbantahkan. 

“Dengan subsidi  dialihkan dalam bentuk BSU yang hanya  dinikmati pekerja formal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, maka justru tidak tepat sasaran. Dampak kenaikan BBM dirasakan masyarakat luas,  tapi BSU hanya dinikmati sebagian kecil kalangan saja,” tegasnya. 

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa hampir 2 juta pekerja gagal mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp600.000 akibat tidak memenuhi persyaratan administrasi.