JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mendaftarkan permohonan uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (6/7/2022).
Gugatan ini terkait ambang batas pencalonan presiden/presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.
Kuasa Hukum PKS Zainudin Paru mengatakan, permohonan uji materi akan didaftarkan dirinya bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi.
Kami akan secara resmi memasukkan permohonan ke MK itu bersama Presiden dan Sekjen PKS selaku Pemohon I. Sedangkan, Pemohon II Dr. Salim Segaf Al Jufri akan hadir pada sidang perdana,” ujar Zainudin dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin (5/7/2022) malam.
Zainudin mengatakan, uji materi berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden merupakan bentuk tanggung jawab moral PKS selaku partai politik yang berhak mencalonkan calon presiden dan wakil presiden.
Zainudin menyatakan, gugatan atas ambang batas pencalonan presiden ini guna mencegah keterbelahan masyarakat Indonesia seperti fenomena dalam 2 pemilu terakhir.
“Polarisasi itu timbul karena ketentuan dalam Pasal 222 UU Pemilu yang mempersempit adanya calon presiden dan wakil presiden alternatif," ujarnya.
"Tanggung jawab ini yang harus Kami ambil dengan mekanisme judicial review, apalagi MK dalam putusan terakhirnya menyebut bahwa yang memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini adalah partai politik peserta pemilu sebelumnya,” jelasnya, mengacu pada putusan judicial review beleid yang sama yang dilayangkan Gatot Nurmantyo dkk.
No comments:
Post a Comment