Politikus PKS: Pembangunan IKN Jangan Sampai Gagal seperti Proyek Tol Laut

  

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah menyoroti soal pembangunan infrastruktur secara masif dan besar-besaran yang akan dilakukan di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Menurutnya, biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pasti akan sangat besar. Selain itu, Hidayatullah pun meragukan kemampuan pemerintah dalam mengelola proyek besar, berkaca dari proyek tol laut yang dinilainya gagal.

Mengubah wilayah kosong menjadi Ibukota negara tentu menjadi tugas yang kompleks bagi Pemerintah Indonesia. Berbagai infrastruktur yang memadai perlu dibangun guna menunjang kegiatan perekonomian." 

Berdasar catatan kami, dalam periode pemerintahan Joko Widodo, terdapat pembangunan infrastruktur yang dinilai gagal mencapai tujuannya”, kata Hidayatullah kepada wartawan, Selasa (15/03).

Politikus PKS ini menyebutkan pembangunan tol laut yang digencarkan sejak Tahun 2015 merupakan program kerja pemerintah yang gagal dikerjakan. 

“Realisasi anggaran untuk kebijakan tol laut bersubsidi mencapai Rp 1,61 Triliun untuk periode tahun 2016-2020. Puncaknya ada pada Tahun 2020 yang mencapai Rp 364,14 Miliar."

"Total anggaran yang tergolong signifikan ini belum mencakup biaya pembangunan kapal yang mencapai Rp50 triliun. Namun, sangat disayangkan bahwa berbagai upaya menggelontorkan dana sangat fantastis ini belum memberikan hasil yang optimal guna mencapai orientasi kebijakan”, katanya. 

Ia menjelaskan, data menunjukkan bahwa disparitas harga antara daerah Barat yang direfleksikan oleh Ibukota DKI Jakarta dengan Makassar, Manokwari, dan Papua pada tahun 2021 tidak mengalami penurunan yang signifikan. 

Bahkan, untuk barang tertentu disparitas harga yang terjadi lebih buruk dibandingkan yang terjadi pada Tahun 2016.

“Misalnya, harga komoditas bawang merah 60% lebih tinggi di Indonesia bagian timur dibandingkan dengan Indonesia bagian Barat. Sedangkan pada tahun 2016, disparitas harga untuk komoditas yang sama hanyalah 20%”, katanya. 

Selain itu, tampak bahwa anggaran banyak yang digunakan untuk subsidi, dan hal itu terjadi selama bertahun-tahun. Kondisi ini mengindikasikan adanya tingkat dependensi yang tinggi dari program pembangunan tol laut tersebut terhadap anggaran negara.

“Kasus kegagalan tol laut tentu menimbulkan keraguan bagi kita, apakah Pemerintah Indonesia mampu menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayah ibukota baru dalam waktu 2 tahun, tanpa membebani anggaran negara. Padahal, kemampuan finansial Indonesia saat ini masih perlu diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19”, katanya.