Pemprov DKI Targetkan Indeks Kepuasan Masyarakat Jakarta Sebesar 88,5 Persen

 

Merdeka.com - Pemprov DKI  Jakartamenetapkan 19 target pembangunan pada 2023 sebagai langkah akselerasi menjadi kota yang berdaya saing global.

"Akselerasi keunggulan Jakarta untuk mewujudkan kota berdaya saing global yang berketahanan, inklusif, dan berkeadilan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Nasruddin Djoko Surjono dalam Forum Konsultasi Publik 2023 secara daring di Jakarta, Jumat (25/2).

Adapun 19 target pembangunan pada 2023 sesuai rancangan Rencana Pemerintah Daerah 2023-2026 yakni ekonomi Jakarta diproyeksi tumbuh 5,8 persen.

Kemudian, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 8,21 persen, rasio gini 0,399, dan Indeks Risiko Bencana 63,3.

Selanjutnya, pemenuhan standar layanan perkotaan, penggunaan transportasi publik, indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 55,43.

Penurunan gas rumah kaca hingga 19,3 persen, persentase penduduk miskin 4,39 persen, indeks daya saing daerah 63,3, indeks dimensi pendidikan 12,14, angka harapan hidup 73,21 tahun.

Kemudian indeks pembangunan gender 94,72, indeks demokrasi 76,82, indeks kepuasan masyarakat sebesar 88,5, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik 3,50.

Terakhir, DKI menargetkan predikat A untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP), predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan dan indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara mencapai 82.

Pihaknya merangkum ada empat isu pembangunan yang akan digenjot pada 2023 yakni ketahanan kota, transformasi ekonomi, kebutuhan dasar dan kota yang berkelanjutan.

Untuk ketahanan kota, lanjut dia, meliputi isu kesehatan, infrastruktur untuk antisipasi banjir, rob dan penurunan muka tanah, serta ketahanan pangan.

"Kami punya program namanya 942 artinya perbaikan sembilan polder, empat waduk dan dua sungai yang akan menjadi konsentrasi di Jakarta untuk antisipasi banjir," ucapnya.

Kemudian, transformasi ekonomi meliputi transportasi, ekosistem digital, dan transformasi pelayanan publik.

Selain itu, untuk isu kebutuhan dasar meliputi sanitasi dan air bersih, perumahan layak dan terjangkau, penguatan mutu pendidikan.

Selanjutnya, isu kota berkelanjutan mencakup perluasan energi rendah karbon dan ruang terbuka hijau.

"Kami ingin mengembangkan dan juga sudah dilakukan dengan bus listrik. Ke depan akan terus kami lanjutkan energi bersih ini, juga perluasan ruang terbuka hijau. Taman kota yang dibangun di Jakarta," ucapnya.