Legislator PKS Khawatir Eijkman Mudah Diintervensi Politik Usai Integrasi

  

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Alifudin mewanti-wanti integrasi Lembaga Eijkman ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan rawan adanya intervensi kepentingan politik. Menurutnya, sejak awal pandemi COVID-19, Eijkman menjadi salah satu lembaga yang mendorong tes banding atas false negatif di Litbangkes.

"Dengan dileburnya ke BRIN, LBM Eijkman khawatir mudah diintervensi lewat kepentingan politik nantinya, karena pada dasarnya peneliti atau saintis itu harus terus memiliki daya kritis yang tinggi," kata Alifudin, dalam keterangan tertulis, Selasa (4/1/2021).

Politikus PKS itu menilai, nalar kritis peneliti jika diintervensi lantas akan mempengaruhi hasil penelitian. Selain itu, dia juga menyoroti hak ketenagakerjaan bagi para peneliti setelah Eijkman dilebur.

Peleburan ini harus dilihat dari berbagai aspek, seperti para staf peneliti yang lulusan luar negeri ingin mengabdi ke Indonesia, dengan bekerja di Eijkman, taunya di-PHK tanpa pesangon, hal itu jangan sampai membuat pesimis para akademisi kita," katanya.

Alifudin berharap agar BRIN dan lembaga-lembaga riset ilmiah yang dilebur bebas dari kepentingan politik. Sebab, menurutnya, semua pihak menghendaki pandemi segera dapat diatasi.

"Semoga BRIN dan lembaga terkait yang dilebur tidak terikat dengan kepentingan atau intervensi politik belaka, kita semua berharap COVID-19 juga harus bersama diatasi," ujarnya.

Sebelumnya, Tim Waspada COVID-19 dari Lembaga Eijkman (WASCOVE) mengumumkan perpisahannya di awal 2022. Mulai tanggal 1 Januari 2022, kegiatan deteksi COVID-19 di PRBM Eijkman akan diambil alih oleh Kedeputian Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN.

Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, sudah memberi penjelasan soal nasib para ilmuwan di Eijkman usai peleburan ke BRIN.

"Perlu dipahami bahwa LBM Eijkman selama ini bukan lembaga resmi pemerintah dan berstatus unit proyek di Kemristek. Hal ini menyebabkan selama ini para PNS periset di LBME tidak dapat diangkat sebagai peneliti penuh dan berstatus seperti tenaga administrasi," kata Laksana.