Pembangunan Rumah Panggung Warga Kebon Pala Ditarget Rampung Awal Bulan Juni

 

TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA - Perbaikan 18 rumah warga Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur korban banjir luapan Kali Ciliwung dengan konsep rumah panggung segera rampung.

Lurah Kampung Melayu Setiawan mengatakan hingga kini perbaikan 18 rumah warganya di RT 13/RW 04 dengan konsep rumah panggung setinggi 3,5 meter berada di tahap akhir pengerjaan.

Masih menunggu dua unit lagi sedang finishing. Insya Allah awal bulan Juni sudah selesai pengerjaan dan bisa ditempati warga," kata Setiawan saat dikonfirmasi di Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (1/6/2021).

Ke 18 rumah warga yang dibedah dengan konsep rumah panggung oleh Pemprov DKI Jakarta itu berada dalam kondisi rusak berat akibat puluhan tahun terdampak banjir luapan Kali Ciliwung.

Namun secara keseluruhan tercatat 42 rumah warga Kebon Pala dibedah, 18 dibedah total dengan konsep rumah panggung sementara 24 dibedah tampak atau tanpa merubah konsep bangunan.

"Sekarang di lokasi juga sudah memulai pengerjaan rumah warga yang bedah tampak. Untuk rumah warga yang dibedah tampak terdiri dari warga RW 04 dan RW 05 Kelurahan Kampung Melayu," ujarnya.

Pengerjaan rumah panggung warga Kebon Pala sebagai siasat menghadapi banjir luapan Kali Ciliwung yang setiap tahunnya melanda permukiman warga ini dimulai pada Rabu (31/3/2021) lalu.

Ketua RT 13/RW 04 Sanusi mengatakan konsep rumah panggung yang dipilih Pemprov DKI Jakarta dalam renovasi awalnya sempat mendapat penolakan karena dianggap tidak lazim.

Namun seiring berjalannya waktu dan sosialisasi yang dilakukan Pemprov dan Bazis DKI Jakarta warga RT 13/RW 04 yang permukimannya berada dekat bantaran Kali Ciliwung setuju.

"Sekarang sudah tidak ada yang menolak. Malah menyambut baik sekali, senang dengan adanya dibedah rumah seperti ini. Di wilayah RT 13 ada 32 yang direnovasi, 18 dibedah total jadi rumah panggung," tutur Sanusi.

Sementara 14 warga RT 13/RW 04, sembilan rumah warga RT 11, RT 06/RW 05 Kelurahan Kampung Melayu lainnya dibedah tampak atau renovasi dilakukan tanpa merubah konsep rumah.

KETUA DPD PKS JAKARTA TIMUR : KADER PKS HARUS MERAWAT AKHLAK SYUKUR”

  

Dalam sambutannya pada acara Halal bi Halal dan penutupan RAKERDA PKS Jakarta Timur ( Ahad, 30 Mei, 2021) Ketua DPD PKS Jakarta Timur, Ikrar Aulia, S.Si., M.Si memaparkan bahwa kemenangan yang diraih oleh PKS Jakara Timur di tahun 2019, merupakan pencapaian tertinggi Jakarta timur karena berhasil meloloskan 6 kadernya menjadi anggota legislatif DPRD Jakarta dan 2 anggota legislatif DPR RI.

Tapi menurut ikrar :
“Kita belum berhenti, kita harus merawat akhlak syukur karena kita ingin menang jauh dari yang sekarang. Misi kita belum berhenti kita belum sampai tujuan akhir dari dakwah kita, maka agar Allah menurunkan pertolongan Nya, maka mari kita pelihara akhlak syukur kita.”

Lebih lanjut Ikrar Aulia menjelaskan tentang konsep syukur, menurutnya syukur itu adalah mengelola kenikmatan agar lebih dekat kepada Allah.

” Artinya merawat kemenangan agar kita dapat tegak lurus dengan visi PKS yaitu menjadi partai islam rahmatan lil alamiin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan NKRI. ” Tutur Ikrar Aulia.

Ikrar menjelaskan bahwa
Visi PKS menjadi dasar bagi kita dalam berkiprah agar dapat membangun bangsa Indonesia.

Pada kesempatan itu ketua DPD PKS Jakarta Timur, Ikrar Aulia, S.Si., M.Si mengajak kader PKS untuk menjalin silaturahmi dengan semua elemen dan harus menjadi agen yang menjalin persatuan dan menebarkan kebahagiaan bagi orang yang ditemui. Demikian ungkap Ikrar dalam sambutannya.

Penutupan RAKERDA ini merupakan puncak dari agenda RAKERDA PKS Jakarta Timur yang dimulai sejak 10 April 2021 yang dilakukan secara off line maupun hibrid.

Acara ini selain dihadiri langsung oleh ketua DPW PKS Jakarta Drs. H. Khoirudin, M.Si, anggota legislatif DPR RI, Dr. Anis Byarwati dan jajaran anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS Jakarta, yaitu Drs. H.M.Taufik Zoelkifli, MM., KH. M.Thamrin, MM., H. Nasdiyanto dan Dedi Supriadi, S.I.Kom., juga diikuti secara hibrid oleh pengurus DPD, DPC, DPRa dan para pembina Unit Pembinaan Anggota serta kader PKS melalui link zoom dan kanal youtube PKSTV Jakarta Timur.

Dinas SDA Bakal Tambah 10 IPA Mobile Tahun Ini

  

Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta akan melakukan pengadaan sebanyak 10 unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) mobiletahun ini.

Kepala Seksi Pengendalian dan Penyediaan Air Bersih Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Glenn Santista mengatakan, proses pengadaan IPA mobile sedang dalam tahap peninjauan (review) dokumen pelelangan oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ).

"IPA mobile eksisting saat ini baru ada satu unit. Kita tambah 10 unit tahun ini dan nanti akan diserahkelolakan ke lima Suku Dinas Sumber Daya Air," ujarnya, Senin (31/5).

Glenn menjelaskan, 10 unit IPA mobile ini akan ditempatkan di wilayah yang masih memerlukan suplai air bersih atau belum mendapatkan layanan jaringan perpipaan dari PDAM Jaya. 

"Pagu anggaran untuk pengadaan 10 unit IPA mobile ini senilai Rp 33,5 miliar," terangnya.

Menurutnya, IPA mobile ini memiliki kapasitas produksi 0,5 liter per detik yang sumber air bakunya berasal dari air sungai, danau, sumber mata air, rawa air tawar lalu diolah menjadi air bersih.

"Untuk standar baku mutu air sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017," tandasnya.

Untuk diketahui, IPA mobile menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih di DKI Jakarta. Selain itu, pengadaan IPA mobilemengantisipasi terjadinya kekurangan dan keterbatasan akses terhadap air bersih saat terjadi bencana seperti banjir maupun kekeringan akibat kemarau berkepanjangan di Jakarta.

Presiden PKS: Pancasila Disalahgunakan Jadi Instrumen Kekuasaan Pecah Belah Persatuan Bangsa

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden PKS Akhmad Syaikhu menyebut ideologi Pancasila telah disalahgunakan sebagai instrumen kekuasaan memecah persatuan bangsa.

"Pancasila telah disalahgunakan sebagai instrumen kekuasaan untuk mmecah belah persatuan bangsa," ujar Syaikhu dalam acara Halal Bi Halal dan Puncak Acara HUT ke-19 PKS, Minggu (30/5/2021). 

Selain itu, berbagai permasalahan yang terjadi saat ini juga memperlihatkan Pancasila menjadi hegemoni kekuasaan untuk mengadu domba masyarakat.

Akibat penyalahgunaan Pancasila tersebut, masyarakat kini dalam kondisi terpecah belah.

"Atas nama pancasila hegomoni kekuasaan merusak kehangatan percakapan warga negara, mengadu domba sehingga terjadi keterbelahan yang semain menganga," tegas dia.

Menurut dia, masyarakat semakin tercerai-berai lantaran munculnya narasi yang terus membenturkan satu sama lain.

Hal itu juga diperparah dengan munculnya narasi provokatif yang membenturkan sesama putra-putri bangsa. Dampaknya adalah terusiknya kerukunan hidup masyarakat itu sendiri.

Syaikhu juga merasakan bahwa belakangan ini telah terjadi propaganda yang membikin masyarakat kian terusik.

Propaganda itu misalnya, menjadi seorang muslim yang taat itu tidak bisa sekaligus menjadi warga negara yang taat. Kemudian menjadi seorang yang religius tidak bisa menjadi seorang nasionalis.

Propaganda itu tak jarang menghasilkan stigma terhadap seseorang dengan label radikal.

"Atas nama Pancasila mereka sematkan tuduhan ekstremisme kepada sesama warga negara, bukankah para pendiri bangsa kita, Soekarno-Hatta, telah meletakan dasar-dasar konsensus bernegara sebagai alat mempersatukan bangsa," tegas dia.

Sebaliknya, ia menilai saat ini Pancasila tidak lagi menjadi konsensus pemersatu bangsa.

"Hari ini kita menyaksikan Pancasila tidak lagi menjadi konsensus pemersatu bangsa sebagaimana telah dicontohkan para pendiri bangsa kita," imbuh dia.

Novel: Kalau Habib Rizieq Dipenjara, Jokowi dan Rakyatnya Juga Harus Dihukum

  

jpnn.com, JAKARTA - Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin menyebut Habib Rizieq Shihab tak pantas untuk dihukum, apalagi sampai dipenjara selama delapan bulan atas kasus kerumunan.

Habib Rizieq harusnya bebas murni karena sudah bayar denda dan sudah minta maaf karena beliau adalah pejuang melawan Covid-19,” kata Novel kepada JPNN, Minggu (30/5).

Dia menerangkan salah satu bukti nyata adalah laskar Front Pembela Islam (FPI) yang turun untuk menyemprotkan cairan disinfektan.

Bahkan sampai ke gereja dan aksi kemanusiaan lainnya di masa pandemi Covid-19,” kata dia.

Novel yang juga berprofesi sebagai pengacara ini menyinggung kasus kerumunan yang dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. 

“Khofifah dengan minta maaf lolos saja tuh dia,” ujar Novel.

Selain itu, Novel juga menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering menyebabkan kerumunan bersama rakyatnya. 

“Kalau tetap Habib Rizieq dipenjara delapan bulan maka senua rakyat termasuk presiden harus dipenjara karena jelas melakukan kerumunan,” katanya.

19 Tahun Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Syaikhu: PKS Bagian tak Terpisahkan dari Rakyat

 

 Jakarta-- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar perhelatan Puncak Hut ke-19 PKS dan Halal Bi Halal Nasional di Trans Studio Mall Cibubur, Jakarta, Ahad (30/5/2021).

Acara yang dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sambutan pembuka dari Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi, serta orasi kebangsaan oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan ditutup oleh Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Al Jufri.

Pada kesempatan orasinya, Ahmad Syaikhu menuturkan sejarah perjalanan PKS yang lahir dari Rahim reformasi, bermula dari Partai Keadilan pada tahun 1998, hingga Munas Istimewa PK pada tahun 2003 melebur menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

“Saat itu pada 1998 dari Rahim reformasi, Partai Keadilan (PK) dilahirkan, 2003 berdasarkan Munas Istimewa, PK melebur PKS (Partai Keadilan Sejahtera), 19 tahun usia PKS kita terus berjuang membawa ruh perjuangan reformasi 1998,” tutur Syaikhu.

Menurut Syaikhu, semangat reformasi harus tetap dijaga dalam situasi sosial-politik ekonomi yang tidak menentu, ia menegaskan semangat itu harus tetap ada di hati dan pikiran seluruh rakyat Indonesia.

“Semangat reformasi 1998 harus tetao kita jafa ditengah kndisi sosial politik ekonomi yang semakin suram,semangat reformasi tidak boleh padam, kita harus kembali menalakan api perjuangan itu di hati dan pikiran rakyat Indonesia,” tegasnya.

Ahmad Syaikhu mengingatkan pesan dari Para Guru dan Pendiri Partai, agar PKS selalu dekat dan membersamai rakyat.

“Para Guru dan Pendiri Partai pernah menyampaikan nasihat penting bagi kita semua, bahwa PKS adalah bagian yang tak terpisahkan dari rakyat, PKS harus selalu berdiri bersama rakyat, dan PKS harus senantiasa berjuang demi kemaslahatan rakyat Indonesia,” pungkas Syaikhu.

Puncak Acara Hut ke-19 PKS mengangkat tema Cinta PKS untuk Indonesia, digelar di Trans Studio Mall Cibubur degan menjalankan protokol Kesehatan, dimeriahkan oleh Melly Goeslaw, Snada, dan Izzatul Islam, serta pameran seni budaya dari Hadroh Betawi, Baleganjur Bali, dan Silat Minang.

Menkes Minta Maaf, Pendukung Anies Lantang: Sejak Awal Pandemi Jakarta Jadi Rujukan!

 

Respons cepat Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan permintaan maaf soal kesalahpahaman penilaian DKI Jakarta sebagai provinsi terburuk dalam menangani pandemi Covid-19 patut diapresiasi.

Walau sempat membuat kecewa para pemangku kepentingan penanggulangan Covid-19 terutama para tenaga kesehatan di DKI Jakarta dan membuat heran para epidemiolog, tetapi respons cepat permintaan maaf ini diharapkan semakin meninggikan semangat semua warga untuk berkolaborasi menanggulangi Covid-19. Dalam permintaan maafnya, Menkes secara langsung mengakui bahwa Jakarta salah satu provinsi dengan penanganan Covid-19 terbaik di Indonesia.

Terkait nilai 'E' penanganan pandemi, Anggota DPD RI Fahira Idris atau Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengaku salah satu yang kecewa, heran dan bingung dengan informasi perihal penilaian penanganan pandemi virus Corona yang awalnya disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono saat rapat dengan Komisi IX DPR RI (27/5).

Sebagai orang yang mengawasi dan turun langsung di lapangan, Fahira menilai penanggulangan Covid-19 di DKI Jakarta berada di jalur yang benar, termasuk penanggulangan berbagai dampaknya terutama dalam bidang ekonomi.

Berbagai pihak, lanjut Fahira, pasti mengetahui saat sebelum virus Corona merebak dan menjadi pandemi, Jakarta sudah mempersiapkan diri dan menjadi provinsi yang paling responsif sehingga menjadi rujukan daerah lain bahkan nasional. Pembentukan satgas penanggulangan Covid-19 di daerah, inisiatif memakai masker, dan pembatasan mobilitas yang kemudian menjadi kebijakan nasional lebih dulu menjadi inisiatif Jakarta.

“Dalam perkembangannya, Jakarta juga yang menjadi terdepan dalam praktik testing, tracing dan treatment. Untuk testing Jakarta bahkan berkali-kali lipat melampaui standar WHO dan hingga kini menjadi yang tertinggi di Indonesia. Jangkauan tracing juga lebih luas serta mempunyai fasilitas kesehatan yang baik di Indonesia ditambah kesiapan nakes. Saat ini dari sisi vaksinasi, Jakarta juga menjadi provinsi terdepan dan terbanyak jumlah warga yang sudah divaksinasi. Tentunya masih ada hal yang harus ditingkatkan, tetapi sejauh ini penanggulangan Covid-19 di Jakarta berada di jalur yang tepat dan benar. Makanya saat ada informasi nilai E tersebut saya termasuk yang kecewa dan tidak percaya,” jelas Fahira di sela-sela acara Bakti Sosial Fahira Idris dan donor darah di Komplek Kantor Walikota Jakarta Barat (29/5).

Terkait indikator risiko, menurut Fahira, sebagai ibu kota negara dan pusat berbagai kegiatan terutama ekonomi, pemerintahan, politik dan sosial, mobilitas di Jakarta lebih tinggi dibanding daerah lain. Mobilitas orang yang tinggi ini tentu menjadikan potensi terjadi penambahan kasus di Jakarta lebih berisiko dibanding daerah lain.

Selain itu, sebagai daerah yang menjadi basis mayoritas pergerakan arus mudik dan arus balik, juga menjadikan Jakarta daerah yang berpotensi terjadinya kenaikan kasus pasca libur panjang lebaran.

Konsekuensi Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat berbagai kegiatan masyarakat adalah penambahan kasus positif. Tetapi selama ini, berbagai potensi penambahan kasus ini dapat ditanggulangi dengan cukup baik. Ini dapat dilihat dari berbagai indikator mulai dari positive rate, keterisian tempat tidur, tingkat kesembuhan, dan indikator lainnya yang terus semakin baik,” pungkas Fahira Idris.

PKS Kritik TWK KPK: Teriak Saya Pancasila tapi Korupsi

 

 Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mempertanyakan nasionalisme yang hendak dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini.

Pertanyaan ini dilayangkan Sohibul menanggapi tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih menjadi polemik hingga saat ini.

Menurutnya, situasi yang terjadi saat ini seolah memberikan toleransi perilaku korupsi selama memiliki jiwa Pancasila.

"Kalau orang yang berintegritas tidak dianggap nasionalisme dan disingkirkan, nasionalisme apa yang hendak dibangun?" ucap Sohibul dalam keterangannya, Sabtu (29/5).

"Yang kita inginkan nasionalisme yang berintegritas dan profesional, kalau seperti ini kita ingin membangun nasionalisme yang koruptif, tidak apa-apa korupsi yang penting teriak saya Pancasila," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa KPK berada di titik nadir saat ini. Ia pun menduga TWK yang menyebabkan sebanyak 75 pegawai KPK tidak lolos proses alih status menjadi ASN bermuatan politik.

"Pada dasarnya KPK sekarang berada di titik nadir yang kewenangannya sudah tidak extraordinary," kata mantan Presiden PKS itu.

Ia menambahkan, situasi yang terjadi saat ini sangat memilukan karena orang-orang berintegritas dibenturkan dengan permasalahan kebangsaan, dianggap sebagai anggota 'kelompok taliban' alias radikal, dan tidak mempunyai komitmen serta pengetahuan kebangsaan yang baik, tidak memiliki pengetahuan kebangsaan yang baik.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan 51 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK memiliki catatan merah dan sudah tak bisa dibina. Mereka tak bisa bergabung lagi dengan KPK.

Sementara, 24 pegawai KPK lainnya masih bisa dibina sebelum diangkat menjadi ASN.

"Yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor itu sudah warnanya dia bilang sudah 'merah', dan dia tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan," kata Alex dalam jumpa pers di Kantor BKN, Selasa (25/5).

Pengumuman tersebut mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk 75 pegawai KPK yang dinyatakan gagal TWK. Mereka menganggap pengumuman yang dilakukan Alex sebagai bentuk pelecehan.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono menyatakan lebih baik dipecat daripada harus dibina ulang.

Sementara, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko menyatakan perang terbuka dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana terkait polemik TWK.

Menkes Budi Gunadi Sadikin Beri Klarifikasi dan Minta Maaf ke Pemprov Jakarta, Anies Baswedan Buka Suara

  

PIKIRAN RAKYAT – Menanggapi klarifikasi dan permintaan maaf Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin terkait kategorisasi dalam penilaian situasi provinsi, Anies Baswedan sampaikan apresiasinya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya bersedia melakukan diskusi dan melakukan peninjauan terkait indikator risiko yang menjadi standar baru dari Badan Kesehatan Dunia, WHO.

"Kami apresiasi klarifikasi dan permintaan maaf Menkes, Pemprov DKI Jakarta sendiri terbuka untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam mereview indikator risiko yang merupakan standar baru dari WHO dalam melihat laju penularan pandemi dan respons daerah pada penanggulangan wabah Covid-19," kata Anies Baswedan.

Ia menyebutkan Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan penilaian tersebut bukan penilaian kinerja daerah dan menyebut DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah terbaik dalam penanganan pandemi Covid-19.

Karenanya dalam kesempatan yang baik itu, Menkes Budi turut menyampaikan permohonan maaf kepada petugas dan tenaga kesehatan di DKI Jakarta yang telah bekerja keras sejak awal pandemi," ucapnya yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Sabtu, 29 Mei 2021.

Anies Baswedan menekankan Pemprov Jakarta selalu mengutamakan keselamatan warga dalam penanganan pandemi yang menurutnya harus sesuai fakta, transparan, dan bekerja keras dalam jangka panjang.

Ia menilai, kerja sama pihaknya dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terjalin amat baik sejak dipimpin Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Desember 2020 lantaran karakter Menkes Budi Gunadi yang memberikan kesan tersendiri bagi Anies Baswedan.

Dengan adanya klarifikasi tersebut, mampu memupus keraguan ribuan petugas dan tenaga kesehatan di Jakarta yang sudah bekerja sangat keras selama ini, sehingga tidak merasa melakukan hal yang salah, serta dapat menjadi pemantik semangat dalam upaya menyelamatkan warga dari wabah Covid-19.

Anies Baswedan turut menyinggung soal keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Ratio/BOR) RS rujukan Covid-19 yang menjadi salah satu indikator penilaian terhadap penanganan Covid-19 di DKI yang dilabeli E atau tidak cukup baik.

Ia menyebut saat ini, tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Ratio/BOR) di Jakartamasih berada pada kisaran 30 persen dengan sekira 20 hingga 30 persen RS Jakarta yang merawat warga non-KTP Jakarta.

Dan menurutnya, hal tersebut bisa diartikan jika Jakarta turut menyangga wilayah Bodetabek dalam penyiapan BOR untuk penanganan pandemi Nasional.

"Pemprov DKI Jakarta akan dengan senang hati bekerja bersama Kementerian Kesehatan untuk menyusun penilaian situasi risiko secara lebih objektif, kontekstual dan menjadi pendorong bagi seluruh daerah untuk secara serius menuntaskan masalah pandemi ini,” katanya.

Anies Baswedan berharap, Kementerian Kesehatan mereview kembali cara penghitungan kondisi risiko di situasi wilayah yang mana bukan sebagai penilaian kinerja Covid-19.

PKS: Rencana Naikkan PPN Tidak Mencerminkan Keadilan

  

Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 menyebutkan, pemerintah berwenang menetapkan defisit anggaran melampaui 3% dari produk domestik bruto (PDB) selama penanganan pandemi Covid-19.

Kini, pemerintah sedang menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022. Tersirat bahwa penyusunan ini mengandung upaya pemerintah untuk menyikapi defisit anggaran negara yang akan kembali patuh pada aturan 2% pada akhir 2022 nanti. 

Ketua Departemen Ekonomi dan Pembangunan, Bidang Ekonomi & Keuangan (EKUIN) DPP Partai Keadilan Sejahtera Farouk Abdullah Alwyni menduga, di antara dua opsi besar yang ada, pemerintah agaknya sedang condong memilih peningkatan penerimaan daripada pemotongan belanja untuk mengatasi persoalan defisit anggaran negara.

“Dibanding memilih sikap hemat seperti dicontohkan misalnya oleh Bung Hatta, pemerintah agaknya lebih memilih menggali sumber-sumber dana dari masyarakat dengan cara menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 15 persen,” kata Farouk dalam keterangan tertulis, Kamis 27 Mei 2021 kepada SINDOnews.

Akui Salah dan Minta Maaf, Menkes: Kinerja Penanganan Covid-19 DKI Jakarta Salah Satu yang Terbaik

  

JAKARTA, iNews.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta maaf akibat adanya informasi yang menyebutkan penilaian kinerja untuk penanganan Covid-19 DKI Jakarta buruk. Data yang dibaca ternyata tidak tepat pemahamannya.

“Saya menyampaikan permohonan maaf dari saya pribadi dan sebagai Menteri Kesehatan atas kesimpangsiuran berita yang tidak seharusnya terjadi,” kata Budi dalam Klarifikasi terkait Kategorisasi dalam Penilaian Situasi Provinsi secara virtual, Jumat (28/5/2021).

Budi mengatakan indikator risiko ini tidak seharusnya menjadi penilaian kinerja penanganan Covid-19 salah satu provinsi. DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi dengan penanganan Covid-19 terbaik.

“Bahwa indikator risiko ini tidak seharusnya menjadi penilaian kinerja, apalagi menjadi penilaian kinerja di salah satu provinsi yang sebenarnya (DKI Jakarta) adalah salah satu provinsi yang terbaik dan tenaga kesehatannya juga sudah melakukan hal-hal yang paling baik selama ini yang mereka bisa lakukan,” katanya.

Budi mengatakan dia sendiri telah melihat kinerja DKI Jakarta dalam penanganan Covid-19 juga vaksinasi Covid-19. Tidak lupa, Budi juga meminta kepada masyarakat Indonesia tidak saling menyalahkan terkait kesimpangsiuran berita yang menyebutkan  penanganan Covid-19 di DKI Jakarta buruk.

“Saya percaya ya, bila kita orang Indonesia ini, seluruh rakyat Indonesia bisa bekerjasama, tidak bekerja sendiri-sendiri, kalau kita seluruh rakyat Indonesia ini bisa saling mendukung, tidak saling menyalahkan, saya percaya bahwa negara kita, bangsa kita akan menjadi salah satu negara dan bangsa yang besar, salah satu bangsa dan negara yang kuat, bukan hanya di Asia tapi juga di dunia,” katanya.

Presiden PKS: Anies Berpotensi Menangi Pilpres 2024

  

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki potensi menang pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu berdasarkan hasil survei elektabilitas dari berbagi lembaga.

Kita melihat memang ada potensi yang sangat besar pada Pak Anies (menangi Pilpres 2024)," kata Ahmad Syaikhu di Banda Aceh, Kamis (27/5) malam. Keyakinan Syaikhu terhadap Anies karena ia melihat beberapa hasil survei dari lembaga survei menunjukkan dan menghasilkan peringkat yang baik untuk Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Peringkat survei Anies kalau tidak kesatu, kedua, atau ketiga, ya seperti itu, dan Pak Anies selama ini selalu bersama PKS sejak jadi Gubernur DKI, mudah-mudahan dukungan ini terus diberikan," ujarnya.

Syaikhu menegaskan, dalam pemberian dukungan, PKS selalu memilih orang yang mempunyai peluang besar menjadi pemimpin atau tidak asal-asalan menunjuk. "Pedoman yang diambil PKS adalah orang yang berpeluang menang, tidak asal tunjuk," kata Syaikhu.

Meski demikian, Syaikhu menambahkan, jika mengacu pada amanah musyawarah nasional (munas), PKS harus berupaya mencalonkan kader sendiri. Namun, permasalahannya sampai hari ini belum ada kader PKS yang muncul ke publik.

"Belum muncul ini, mungkin juga karena surveinya belum dimasukkan, padahal kalau dimasukkan, kita tahu seberapa jauh masyarakat menerima kader PKS," ucapnya.

Masa Tahanan Habib Rizieq Tersisa 2,5 Bulan Lagi usai Divonis 8 Bulan Penjara

 

 JAKARTA, iNews.id - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis Habib Rizieq Shihab dengan hukuman delapan bulan penjara dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Hukuman itu juga berlaku bagi terdakwa lain yaitu Ahmad Shabri Lubis, Haris Ubaidillah, Habib Ali Alwi Alatas, Habib Idrus Alhabsy, dan Maman Suryadi.

Hukuman delapan bulan penjara ini dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani Habib Rizieq. Mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu diketahui telah ditahan polisi sejak 13 Desember 2020.

Artinya hingga putusan dibacakan, dia telah menjalani penahanan selama 5,5 bulan. Tersisa 2,5 bulan lagi masa penahanannya untuk genap menjadi delapan bulan.

"Kemudian saudara dijatuhi pidana penjara masing-masing delapan bulan dikurangi selama ditahan," kata Hakim Ketua Suparman Nyompa, Kamis (27/5/2021).

Sebelumnya, Majelis Hakim juga menjatuhkan vonisdenda Rp20 juta kepada Habib Rizieq dalam kasus kerumunan di Megamendung, Bogor. Jika tidak dibayar maka Habib Rizieq wajib menggantinya dengan hukuman penjara lima bulan.

Habib Rizieq maupun jaksa penuntut umum menyatakan masih pikir-pikir dalam menentukan langkah selanjutnya. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 10 bulan kurungan dan denda Rp 50 juta.

"Pikir-pikir ya," ucap Ketua Majelis Hakim menegaskan pernyataan Habib Rizieq.

Ahmad Syaikhu Ajak Masyarakat Indonesia Ramai-ramai Nonton Film Tjut Nyak Dhien

  

Jakarta—Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu hadir dalam acara nonton bareng film Tjut Nyak Dhien yang diadakan Fraksi PKS DPR RI,di plaza Senayan, Jakarta, Rabu (26/5/2021).

Presiden PKS Ahmad Syaikhu hadir bersama pimpinan pengurus PKS yang lain diantaranya Ketua Bidang Seni dan Budaya Ecky Awal Mucharam, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Kurniasih Mufidayati, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, dan Anggota Legislatif PKS DPR RI dapil Aceh Nasir Djamil, hadir pula aktor utama Christine Hakim yang memerankan tokoh Tjut Nyak Dhien, dan infulencer dari kaum milenial Sherly Annavita.

Usai menonton film tersebut, Ahmad Syaikhu memberikan apresiasi, terutama kepada aktor utama Christine Hakim atas dedikasinya dalam mensuksekan film Tjut Nyak Dhien.

“Baru saja kita lihat disini ada bu Christine Hakim, perjuangan yang sungguh luar biasa dalam memerankan Cut Nyak Dhien, tentu saja bukan hanya dalam film, tapi beliau berjuang rela tidak dibayar untuk menyebarkan nilai jihad nilai perjuangan kepada kita semua,” ungkap Syaikhu.

Syaikhu juga menuturkan, film Tjut Nyak Dhien menjadi inspirasi bagi generasi sekarang dalam membangun dan menjayakan Negara di masa yang akan datang.

“Sebuah tayangan yang sungguh menjadi pembelajaran kita semua, semangat jihad perjuangan Cut Nyak Dhien menjadi inspirasi bagi kita semua unutk menjayakan negeri kita kedepan,” tegas Syaikhu.

Lebih lanjut, Ahmad SYaikhu juga mengajak masyarakat Indonesia untuk ikut menonton dan mengambil banyak inspirasi dari film ini/

“Menjadi inspirasi bagi kita semua film ini bagi kami di PKS sangat mengsinpirasi dan kita akan ajak teman-teman di seluruh Indonesia untuk menontoton film Cut Nyak Dhien ini,” pungkasnya.

Jakarta Waspada Banjir Rob Setelah Gerhana Bulan Total, Mungkin Terjadi Pada 28-30 Mei

  

SuaraJakarta.id - Jakarta wasapada banjir rob setelah gerhana bulan total. Banjir rob Jakarta mungkin akan terjadi pada 28-30 Mei 2021.

Hal itu berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. BMKG mengimbau warga pesisir untuk mewaspadai potensi banjir ROB atau banjir pesisir yang terjadi mulai 26-31 Mei 2021.

Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo menyebut, angin yang berhembus konsisten dengan kecepatan cukup tinggi hingga 46 km/jam di beberapa perairan Indonesia, mengakibatkan peningkatan tinggi gelombang.

"Potensi banjir pesisir (rob) ini berbeda waktu (hari dan jam) di tiap wilayah yang secara umum, dapat mengganggu aktivitas keseharian masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat," kata Eko dalam keterangannya.

Sementara lokasi gelombang tinggi diprediksi muncul di Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafuru, Perairan barat Sumatera, Perairan selatan Jawa hingga NTT dengan ketinggian gelombang mencapai 3 meter.

Bersamaan dengan itu, adanya fenomena Super Blood Moon berpengaruh terhadap kondisi pasang air laut maksimum yang berpotensi menyebabkan banjir pesisir (rob) di beberapa wilayah pesisir indonesia.

"Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari Pasang Maksimum Air Laut serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG," jelasnya.

Berikut daftar wilayah pesisir di Indonesia yang kena potensi terjadinya banjir ROB beserta periode waktunya:

• Sumatera Utara = 26 Mei 2021
• Batam = 26 Mei 2021
• Banten = 28-30 Mei 2021
• Jakarta = 28-30 Mei 2021
• Jawa Tengah = 29-31 Mei 2021
• Jawa Timur = 26-29 Mei 2021
• Kalimantan Barat = 26 Mei 2021
• Nusa Tenggara Timur = 26-28 Mei 2021
• Sulawesi Utara = 26 Mei 2021
• Maluku = 26 Mei 2021
• Papua = 26 Mei 2021

Penanganan Genangan di Jalan Pangeran Jayakarta Terus Dikebut

 

 Penanganan genangan di Jalan Pangeran Jayakarta, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, terus dikebut hingga akhir tahun. 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Pusat, Bakwan Ferizan Ginting mengatakan, setelah pembangunan embung atau kolam ulakan seluas 600 meter persegi rampung pada awal Mei lalu, kini Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) akan membuat crossing untuk mengkoneksikan embung dengan anak Kali Ciliwung.   

"Dibuatkan crossing saluran di Jalan Pangeran Jayakarta untuk menyambungkan antara embung ke aliran anak Kali Ciliwung," katanya, Rabu (26/5).

Ia optimis, pembangunan embung dan crossing saluran akan menuntaskan masalah genangan yang kerap terjadi di Jalan Pangeran Jayakarta saat hujan lebat mengguyur. 

"Pembuatan embung bertujuan menampung air saat hujan lebat turun. Nantinya dari embung dipompa keluar menuju aliran anak Kali Ciliwung," tandasnya.

51 Pegawai KPK Dipecat, Begini Reaksi Mardani PKS

  

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 51 dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan(TWK) untuk alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) dikabarkan dipecat.

Anggota Komisi II DPR yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mardani Ali Sera mempertanyakan alasan KPK memecat 51 dari 75 pegawai tersebut. "Apa indikator mereka-mereka ini dapat rapor merah?" tanya Mardani, Rabu (26/5).

Menurut Mardani, keputusan memecat 51 pegawai itu tampak mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pada intinya meminta peralihan status tidak boleh merugikan pegawai KPK.

Proses peralihan status tidak boleh merugikan hak-hak pegawai KPK tanpa terkecuali. Semua mesti diberi kesempatan ucap presiden," ujarnya.

Menurut dia, TWK ialah instrumen yang belum terbukti khasiatnya demi bangsa. 

Di sisi lain, katana, para pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK justru telah berprestasi mengungkap kasus-kasus rasuah.

Mereka (pegawai KPK, red) selama ini yang menjalankan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI dengan serius dan gigih dalam bentuk pemberantasan korupsi,” katanya. 

Sebelumnya diberitakan, KPK menggelar rapat koordinasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Selasa (25/5). 

Rapat itu memutuskan mengenai nasib 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK untuk alih status menjadi ASN. 

Hasilnya, 51 pegawai yang tidak lulus TWK tidak lagi memiliki kesempatan untuk bergabung kembali dengan KPK.

Tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Kantor BKN RI, Jakarta Timur, Selasa (25/5). 

Sementara itu, 24 pegawai KPK lainnya masih diberikan kesempatan. "Terhadap 24 orang tadi nanti akan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan tes wawasan kebangsaan," ujar dia.