Komisi B Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan PMD

 

Jakarta – Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapatkan penyertaan modal daerah (PMD) pada Perubahan APBD tahun anggaran 2020 melaporkan seluruh hasil serapan anggaran.

Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan PMD yang telah disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta. Di mana untuk tujuh BUMD disepakati diberikan PMD dalam Perubahan APBD 2020 sebesar Rp4,41 triliun.

“Kita yakinkan lagi kepada BUMD-BUMD itu harus digunakan sesuai peruntukan nya, dan serapan nya harus baik dan kita juga ingin ada transparansi yang baik dengan anggota dewan sebagai pengawas. Sehingga tidak ada penyimpangan atau hal-hal yang tidak sesuai penggunaan nya,” ujar Abdul Aziz, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, pada rapat kerja di Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/11/2020).

Ke tujuh BUMD yang mendapatkan PMD dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2020 yakni PT MRT Jakarta sebesar Rp1,58 triliun, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Rp1,3 Triliun, Perumda Sarana Jaya Rp450 miliar, kemudian PAM Jaya Rp240 miliar. Selanjutnya Perumda Pasar Jaya sebesar Rp162,81 miliar, PT Jakarta Tourisindo Rp92,19 miliar, dan PD PAL Jaya Rp3 miliar.

“Jadi kali ini adalah rapat pendalaman dan PMD ini sudah diketuk kemarin di rapat Banggar, ini hanya pendalaman dengan BUMD dengan total PMD yang disetujui Rp4,41 triliun,” terang Aziz.

Dengan demikian, Aziz menyatakan bahwa Komisi B akan terus meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan PMD. Tidak hanya sisi keuangan namun perkembangan program yang diusulkan masing-masing BUMD.

“Sehingga kita benar-benar mengawasi tidak hanya sisi keuangan nya, tapi juga dari sisi timeline-nya,” ungkap Aziz.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Keuangan sekaligus Penanggung Jawab (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan sinergitas antar BUMD agar menghasilkan program-program yang lebih progresif untuk dieksekusi di fase perubahan APBD DKI 2020.

“Jadi sinergitas BUMD akan terus kita integrasikan, dan itu akan selalu menjadi concern kami,” tandasnya.