Tolak UU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Blokade Jalan Serang-Jakarta

 

KOMPAS.com - Ribuan  buruh dari PT Nikomas Gemilang melakukan aksi mogok kerja dan unjuk rasa menolak  Omnibus Law Cipta Kerja di Jalan Raya  Serang Jakarta, Kibin, Kabupaten Serang, Banten.

Arus lalu lintas dari arah Serang maupun dari arah Jakarta ditutup total akibat adanya aksi massa hingga menutup seluruh badan jalan di depan PT Nikomas Gemilang.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, aksi ribuan buruh dimulai pada pukul 11.00 WIB.

Puluhan ribu buruh perusahaan sepatu itu keluar dari dalam pabrik setelah adanya permintaan untuk mogok kerja.

Sebelumnya, karyawan sempat bekerja seperti biasa sejak pagi. Namun, saat adanya informasi unjuk rasa dan sebagai bentuk solidaritas, para karyawan akhirnya menghentikan aktifitas produksi untuk turun ke jalan.

"Kami menolak Omnibus Law, anggota DPR yang katanya perwakilan rakyat ternyata pengkhianat. Tidak pro kepada kami para pekerja," kata Ketua DPD SPN Provinsi Banten Intan Indria Dewi saat orasi di depan ribuan buruh, Selasa (6/10/2020).

Selain itu, terdapat poin-poin yang dinilai merugikan para kaum buruh, seperti tidak adanya pesangon bagi yang di-PHK, hak cuti dihilangkan, dan TKA dipekerjakan secara bebas.

"Apakah kalian yakin memilih kembali anggota DPR jika Omnibus Law disahkan? Mari kita lawan, kita tolak," tegas Intan.

Untuk mengamankan aksi jalan unjuk rasa, pihak kepolisan pun melakukan pengalihan arus lalu lintas di depan PT Nikomas Gemilang.

Kendaraan roda empat atau lebih menuju Jakarta maupun  serang diminta melalui jalur tol. Sedangkan kendaraan roda dua melalui jalur alternatif lainnya.

"Jadi untuk dari arah timur (Jakarta) tekuk ke tol. kalau motor lewat Gorda keluar Kibin. Untuk dari arah Serang kita tekuk ke Ciujung keluar Gorda," kata Kapolres Serang AKBP Mariyono.

Mariyono mengatakan, aksi unjuk rasa dari buruh sejauh ini berjalan aman dan diberikan waktu menyampaikan aspirasinya hingga pukul 16.00 WIB.

"Ini sudah kita sampaikan ke pengurus (kordinator aksi) agar melakukan orasi disegerakan. Dikhawatirkan timbul klaster baru di wilayah kita," ujarnya.