Anggota PKS Jatinegara Cakung Ketuk Pintu Rumah Warga dan Turun Aksi ke Jalan

  

Alhamdulillah Ahad, 17 April 2022 telah berlangsung kegiatan pembagian Ta’jil Ketuk Pintu (TKP) dan Ta’jil on The Road (TOR) secara serempak di beberapa titik di wilayah kelurahan Jatinegara, Cakung. Acara yang digawangi oleh DPRa PKS Jatinegara itu bekerja sama dengan Rumah Keluarga Indonesia (RKI) dan Komunitas Senam Nusantara (KSN) Kelurahan Jatinegara.

Titik pembagian Ta’jil Ketuk Pintu tersebut berlangsung di RW 06, 07, 08, 12 dan 13. Sedangkan pembagian Ta’jil on The Road berlangsung di RW 012, yakni di Jalan KRT. Radjiman, Kelurahan Jatinegara, Cakung.

Kegiatan tersebut adalah bentuk layanan yang dilakukan oleh DPRa PKS Jatinegara kepada masyarakat yang akan berbuka puasa. Selain itu, diharapkan masyarakat lebih mengenal dan lebih dekat dengan PKS sebagai partai yang senantiasa memperjuangkan kepentingan rakyat.

2022, Dinas Bina Marga Jakarta Barat Perbaiki 7.365 PJU yang Mati

  

JAKARTA - Kepala Sudin Bina Marga Jakarta Barat , Darwin Ali mengatakan, ada 7.418 lampu Penerangan Jalan Umum ( PJU ) yang mati di wilayah hukumnya. Hal tersebut, diketahui berdasarkan laporan dari masyarakat.

Menurut Darwin, pihaknya telah menindaklanjuti pelaporan tersebut. Terbukti, dari 7.418 lampu JPU yang mati, 7.365 lampu JPU telah diperbaiki selama periode Januari hingga pekan kedua April 2022. 

Hingga pekan kedua April 2022, sebanyak7.365 lampu PJU padam sudah ditindaklanjuti dengan perbaikan," ujar Darwin dalam laman jakarta.go.id seperti dikutip MNC Portal, Senin (18/4/2022).

Darwin menjelaskan, laporan terkait perbaikan lampu PJU yang padam tersebut didapat melalui aplikasi CRM, Whatsapp, telepon, dan smart system.

"Perbaikan ditangani oleh petugas Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Kota dan Penerangan Jalan Umum (PSUKPJU) yang bersiaga 24 jam di delapan kecamatan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Darwin menambahkan, laporan PJU padam yang masuk ke Sudin Bina Marga Jakarta Barat diperbaiki maksimal 3x24 jam.

Jika kerusakan terjadi pada lampu LED, kami menyerahkan kepada vendor untuk mengganti suku cadang lampu disebabkan masih dalam status garansi," pungkasnya.

Dari Tanah Suci, Salim Segaf Doakan RI Jauh dari Upaya Pecah Belah

  

VIVA – Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf al-Jufri tengah melaksanakan ibadah umrahdi Tanah Suci Mekkah dan Madinah. Salim Segaf didampingi petinggi PKS seperti Presiden Ahmad Syaikhu, Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman dan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini.

Salim dalam kesempatan itu memimpin doa untuk keselamatan bangsa dan negara di tengah dinamika persoalan yang terjadi. Dia mendoakan agar rakyat Indonesia diberikan kemudahan dalam menghadapi berbagai persoalan mulai pandemi COVID-19, ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan pokok. 

Pun, eks Menteri Sosial RI 2009-2014 itu juga mendoakan para elite pemimpin bangsa diberikan iradah untuk melahirkan kebijakan yang pro rakyat. Selain itu, diharapkan jauh dari perilaku yang mementingkan keuntungan pribadi. 

Dia juga mau agar bangsa Indonesia bersatu dan jauh dari upaya pecah belah. Doa tersebut dipanjatkan Salim di Masjid Quba, masjid pertama yang didirikan Rasulullah SAW. 

"Ya Allah, jadikanlah negeri kami penuh damai, aman, tenteram dan sejahtera. Yang selalu mendapat perlindungan dari-Mu. Berikan hidayah kepada para pemimpin bangsa untuk menuruskan niat dan tetap istikamah dalam membangun negeri yang sama-sama kita cintai," kata Salim dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat, 15 April 2022.

Salim juga memanjatkan doa agar Indonesia senantiasa dijaga dari bala dan musibah. Dia mendoakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selalu aman dan damai terutama selama bulan Ramadhan.

Jauhkan bangsa dan negara kami dari segala bala dan  musibah. Berikan saudara-saudara kami (yang sedang berjuang) di negeri tercinta taufik dan hidayah-Mu. Berikan kesejahteraan dan keamanan di bulan Ramadhan yang mulia ini," tuturnya,

Kemudian, dia menyampaikan doa khusus juga untuk generasi muda terutama pelajar dan mahasiswa agar diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Selain itu, Salim juga mendoakan rakyat yang tengah kesulitan agar diberikan jalan keluar terbaik oleh-Nya.

Ya Rabb angkatlah kesejahteraan dari saudara-saudara kami yang kesulitan. Sungguh banyak saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan dan kesusahan hidup sehari-hari. Berikan mereka pekerjaan dan upah yang layak," tutur Salim.

Dalam doa penutupnya, Salim berharap agar Indonesia terhindar dari perpecahan dan segala upaya adu domba dan pecah belah bangsa. Ia tak mau ada keretakan bangsa karena gejolak sosial politik.

"Bagi mereka yang memiliki niat buruk bagi bangsa kami, Yaa Allah, luruskan motivasinya dan cegahlah agar tidak menimbulkan keburukan," lanjut Salim. 

"Terimalah ibadah kami, puasa dan salat kami, sedekah dan zakat kami. Ridhailah segala pengorbanan bangsa kami," kata Salim.

Anies Minta 8 Hal Ini ke Pemerintah Pusat untuk Transformasi Jakarta

  

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan sejumlah permintaan dukungan dari pemerintah pusat. Salah satunya berkaitan dengan normalisasi atau peningkatan kapasitas aliran sungai di daerah lintas provinsi.

"Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat khususnya terkait dengan penanganan kapasitas aliran sungai di berbagai kawasan sungai yang melewati lintas provinsi," kata Anies dalam Rapat Musrembang yang ditayangkan di YouTube Bappeda DKI Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Selain itu, Anies mendorong pelaksanaan pembangunan dan peningkatan tanggul laut maupun bangunan pengaman pantai lainnya di kawasan pesisir utara. Serta menuntaskan masterplan hulu-hilir supaya pengendalian air sungai berjalan efisien.

Penuntasan master plan hulu-hilir agar pengendalian air sungai bisa terintegrasi, efektif, efisien. Lalu penuntasan pembangunan SPAM 1 Jatiluhur dan juga Serpong-Karian lingkup Hilir DKI Jakarta," ujarnya.

Dari segi transportasi, Anies mendorong penuntasan pembangunan MRT. Khususnya, menuntaskan proyek fase 2 Utara-Selatan.

"Juga pembangunan Jakarta Sewerage System, di samping penuntasan pembangunan MRT dan juga penuntasan beberapa proyek pembangunan rumah susun sederhana yang perlu menjadi perhatian kita," imbuhnya.

Anies memandang upaya perencanaan pembangunan untuk transformasi Jakartamembutuhkan kerja sama seluruh pihak. Dia berharap dukungan pemerintah pusat dapat menuntaskan berbagai permasalahan yang muncul selama ini.

"Diharapkan dukungan dari pemerintah pusat tersebut bisa menjadi stimulus untuk percepatan transformasi Jakarta dan juga penuntasan beberapa problem-problem yang sudah ada beberapa dekade, yang perlu kita tuntaskan solusinya," tandasnya.

Jakarta dari pemerintah pusat:

1. Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah sungai (WS) lintas provinsi, WS Ciliwung-Cisadane berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

2. Pembangunan dan Peningkatan tanggul laut, breakwater dan bangunan pengamanan pantai lainnya di Kawasan Pesisir Utara.

3. Masterplan hulu-hilir agar pengendalian banjir dapat terintegrasi, efektif, efisien dan berkelanjutan.

4. Pembangunan SPAM Jatiluhur I dan Serpong-Karian lingkup Hilir DKI Jakarta.

5. Pembangunan Jakarta Sewerage System Pengolahan Limbah Jakarta.

6. Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (diantaranya Rusun Yos Sudarso, Rusun Muara Angke, dan Rusun Cipinang Besar Selatan).

7. Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta North - South Phase 2 (Bundaran HI - Kota - Ancol Barat).

8. Pembangunan Stasiun KRL di Kawasan Jakarta International Stadium (JIS).

Singgung Omnibus Law, Fraksi PKS Belum Setuju RUU PPP

 

 Jakarta (13/04) – Anggota Badan Legislasi dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menyampaikan pendapat Fraksi PKS terkait RUU Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Raker Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah di Gedung DPR-MPR, Senayan, pada Rabu malam, (13/04).

Dalam kesempatan itu, Ledia manyampaikan bahwa sikap Fraksi PKS tetap belum dapat menyetujui RUU Perubahan Kedua atas UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi undang-undang.

“Fraksi PKS menilai masih diperlukan pengkajian yang mendalam terhadap substansi perubahan yang akan dilakukan”, ujar Sekretaris Fraksi PKS DPR RI tersebut.

Adapun, terdapat sejumlah catatan kritis yang dibeberkan oleh Ledia. Salah satunya ialah terkait metode omnibus itu sendiri.

Menurutnya, metode apapun yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah bertujuan untuk mereformasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan agar menjadi lebih baik, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan rakyat dan negara, dengan tujuan untuk menyelesaikan problem tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Namun, hal itu belum sepenuhnya terlihat, seperti kasus UU Cipta Kerja.

“Metode Omnibus Law yang digunakan pada saat pembentukan UU Cipta Kerja mengabaikan kualitas hasil karena kurangnya partisipasi dari masyarakat dan stakeholders. Upaya untuk akselerasi pencapaian tujuan UU tidak boleh dilakukan dengan menyimpangi tata cara dan pedoman baku yang telah ada. Mahkamah konstitusi bahkan telah menyatakan bahwa terbukti secara hukum bahwa tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar serta menyimpangi sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ledia juga menyampaikan bahwa untuk menggunakan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, seharusnya memenuhi beberapa prasyarat. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum, meningkatkan kualitas legislasi dan melibatkan partisipasi publik. 

“Penggunaan metode omnibus harusnya diberlakukan prasyarat, yaitu hanya dilakukan untuk penyusunan peraturan terhadap satu bidang atau satu topik khusus tertentu, telah ditetapkan dalam tahapan perencanaan, tidak dilakukan tergesa-gesa, dan tidak mengabaikan partisipasi publik,” usul Legislator dari Dapil Jawa Barat I ini. 

Lebih lanjut, Ledia juga mengutarakan bahwa penolakan Fraksi PKS dikarenakan RUU Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 ini masih memperbolehkan praktik legislasi yang kurang bijak dan berpotensi disalahgunakan.

“Fraksi PKS menolak ketentuan tentang perbaikan Rancangan Undang-undang setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam Rapat Paripurna DPR. Karena hal ini membenarkan praktik legislasi yang tidak baik sehingga merendahkan marwah pembentuk undang-undang”, imbuhnya.

Tak hanya itu, Ledia juga mengkritisi perihal pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda Provinsi yang diambil alih menjadi dikoordinasikan oleh Menteri atau Kepala Lembaga.

“Hal ini bertentangan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah”, ungkapnya.

Terakhir, Ledia mengingatkan bahwa Pembahasan RUU Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 ini terasa dilakukan secara tergesa-gesa dan kejar tayang untuk segera disahkan. 

“Seharusnya, DPR dapat menjalankan fungsi legislasi yang telah dijamin konstitusi dengan lebih cermat dan hati-hati karena menyangkut keberlakuan UU dalam waktu yang panjang dan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Jangan sampai revisi ini dilakukan hanya semata-mata dimaksudkan untuk memberikan payung hukum terhadap UU Cipta Kerja”, pungkasnya.

Rusak Akibat Hujan, 5 Titik Jalan RE Martadinata Jakut Langsung Diperbaiki

  

JAKARTA - Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara melakukan perbaikan lima titik jalan rusakyang berada di sepanjang Jalan RE Martadinata, Pademangan, Rabu (13/4/2022). 

Koordinator Lapangan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara Trisno mengatakan, perbaikan ini dilakukan dengan melapisi jalan rusak dengan pengaspalan. "Ada lima jalan rusak yang kami perbaiki di sepanjang Jalan RE Martadinata, Pademangan," ujarnya, Rabu (13/4/2022).

Lima titik jalan rusak yang diperbaiki yakni kolong Tol Ir Wiyoto Wiyono dengan lebar dan panjang 3×5 meter, kemudian empat titik di Jalan Jembatan Ketel dengan panjang dan lebar bervariasi 1x1 meter hingga 7x1 meter. 

Perbaikan jalan rusak melibatkan tujuh petugas Satuan Tugas (Satgas) Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara dan satu unit baby roller electric starter. "Rusaknya jalan diakibatkan terkikis hujan dan beratnya beban jalan yang banyak dilintasi truk. Diharapkan perbaikan jalan ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara," kata Trisno.

PKS Minta Komisioner KPU-Bawaslu Kawal Pemilu 2024 Sesuai Jadwal

  

VIVA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menyampaikan selamat atas pelantikan Komisioner KPUdan Bawaslu periode 2022-2027. Syaikhu meminta KPU-Bawaslu bisa optimal mempersiapkan dan bisa mengawal Pemilu 2024 sesuai jadwal. 

"Selamat kepada seluruh Komisioner KPU dan Bawaslu. Kita berharap dapat bekerja maksimal mempersiapkan hajatan demokrasi 2024 mendatang," kata Syaikhu dalam keterangannya, Rabu, 13 April 2022. 

Dia mengatakan, salah satu tugas penting KPU-Bawaslu yaitu mengawal agenda hari pemungutan suara Pemilu 2024 sesuai jadwal yakni 14 Februari 2024. Sebab, tanggal tersebut sudah disepakati antara Pemerintah dengan DPR.

Dia mengatakan, salah satu tugas penting KPU-Bawaslu yaitu mengawal agenda hari pemungutan suara Pemilu 2024 sesuai jadwal yakni 14 Februari 2024. Sebab, tanggal tersebut sudah disepakati antara Pemerintah dengan DPR.

Komisioner KPU dan Bawaslu yang baru dilantik harus mengawal terselenggaranya Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan," jelas Syaikhu.

Menurut dia, kepastian jadwal Pemilu 2024 perlu menjadi perhatian. Hal ini lantaran mencuatnya isu penundaan pemilu yang berhembus di tengah masyarakat. 

Ini harus jadi perhatian KPU dan Bawaslu. Sebab wacana terkait penundaan Pemilu 2024 masih kita dengar," kata Syaikhu.

Pun, dia menambahkan dengan adanya kepastian pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai jadwal maka persiapan akan optimal. "Insha Allah akan optimal persiapannya," ujarnya.

Selain itu, Syaikhu juga minta KPU-Bawaslu bisa belajar dari pengalaman Pemilu 2019. Dia menekankan demikian karena Pemilu 2024 digelar serentak dengan kompleksitas yang rumit.

Pengalaman Pemilu 2019 harus jadi pelajaran. Jangan sampai hal-hal yang jadi catatan evaluasi terulang kembali. Juga pastikan Pemilu 2024 berlangsung jujur, bebas dan adil," tuturnya.